Diskusi PGK Banten: Membumikan Pancasila

Foto: Sayangi.com/Emanuel

Banten, Sayangi.com – Dalam diskusi “Membumikan Pancasila di Negeri Pancasila” menjelang Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Provinsi Banten di aula Hotel Mahdria alun-alun kota Banten (Selasa 1/10/2013), Ketua Koalisi Perempuan, Linarti, menyatakan Pancasila adalah kearifan Nusantara yang menjadi nilai budaya sebelum Indonesia ada.

“Di masa Majapahit dan di jaman nusantara lama, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah menjadi praktek dalam kehidupan rakyat Nusantara, sebelum Indonesia menjadi negara” kata Linarti.

Pelantikan DPW PGK Banten ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum PGK, Bursah Zarnubi. Sedangkan Diskusi yang dipandu langsung oleh Ketua DPW PGK Provinsi Banten, Drs.H.Sabrah, dihadiri oleh para Pembicara yakni Wakil Ketua Umum DPP PGK Ade Reza Hariyadi, Ketua Koialisi Perempuan Indonesia (KPI), Linarti, Kepala Kesbangpol Provinsi Serang dan Dosen Untirta, Dr. Suaib Amiruddin, Msi.

Lanjut ke paparan Linarti, menurutnya, Pancasila adalah sumber hukum Indonesia, diangkat dari nilai-nilai luhur bangsa dan dijadikan visi serta spirit dalam membangun bangsa. “Forum ini (PGK) sangat strategis untuk membumikan kembali Pancasila dan penting untuk melibatkan perempuan dalam upaya membumikan Pancasila,” katanya.

Ditambahkan olehnya, kita perlu melakukan penguatan wawasan kebangsaan, sebab ini kewajiban bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat. “Apa yang dilakukan oleh PGK adalah hal yang harus diapresiasi dan dicontoh oleh organisasi lain.” katanya.

Sementara itu, Pengajar Untirta, Dr. Suaib Amiruddin, Msi dalam pemaparannya, mengatakan ada dua cauvinisme yang menarik yang bisa dijadikan contoh, yakni Jerman dan Jepang. Kedua Negara ini adalah negara yang sangat luar biasa dalam hal Nasionalismenya.

Di Indonesia, Pancasila yang seharusnya menjadi sarana yang dapat mempersatukan semangat kebangsaan banyak mengalami pergeseran nilai terutama di wilayah perkotaan. “Namun demikian, Pancasila tetap memberikan ruang-ruang perubahan. Nasionalisasi harus menjadi pilihan untuk membuat perubahan yang sesungguhnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP PGK, Ade Reza Haryadi, menjelaskan, dalam konteks sejarah, Pancasila diperdebatkan dalam dua mainstream.

“Pertama, mainstream keagamaan dan kedua kebangsaan. Perdebatan dua mainstream ini bermuara pada satu konsensus untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Para founding father telah mewariskan nilai unggulan yang disepakati dengan nama Pancasila,” katanya.

Problemnya, lanjut Ade, pada masa selanjutnya di masa Orde Ba ada penyimpangan dan mengeser Pancasila sebagai nilai bangsa. Pancasila dipaksakan dengan pola operasional yang menciptakan represif kepada rakyat. Sehingga Pancasila menjauh sebagai nilai tetapi cenderung menjadi doktrin.

Pancasila harus diintenalisasikan sebagai perilaku dan watak dari cara kita hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila seharusnya menjadi alat ukur untuk menilai kekuasaan. “Situasi inilah yang belum terjadi. Bagaimana mengembalikannya. Pancasila harus diintegrasikan ke dalam prilaku dan watak serta mental sehingga menjadi prilaku kekuasaan dan menjadi moral publik,” jelas Reza.

Pelantikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini dihadiri pula oleh para undangan yang terdiri dari puluhan aktifis dari berbagai latar belakang organisasi dan pengurus DPW PGK provinsi Banten. (VAL)