BPK Temukan 13 Ribu Kasus Penyimpangan APBN

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 13.969 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun, pada semester I tahun 2013. Dari jumlah itu, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun adalah temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara.

“BPK telah merekomendasikan terhadap kasus-kasus tersebut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, dan perusahaan,” jelas Ketua BPK Hadi Poernomo ketika menyampaian hasil pemeriksaan semester (Hapsem) I tahun anggaran 2013 di depan Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (1/10).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu, Hadi menjelaskan, temuan itu juga terdiri dari 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan 779 kasus senilai Rp 46,24 triliun akibat ketidakefesienan dan ketidakefektifan.

Selama proses pemeriksaan, tambah Hadi, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 372,40 miliar.

“Jelas sekali, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai temuan BPK. Oleh karena itu, terhadap kasus yang merugikan negara itu perlu mendapat perhatian pimpinan dan anggota DPR untukmengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjut atas kasus tersebut,” jelas Hadi.

Hadi menyatakan, pengawasan dari DPR sangat diperlukan agar entitas segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang bernilai besar tersebut, sehingga tidak terjadi kerugian negara yang semakin besar.

“Selain itu, melalui pengawasan dari DPR diharapkan bisa dicari upaya-upaya preventif selain yang telah direkomendasikan BPK agar temuan yang selalu terjadi secara berulang tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” harap Hadi.

Pada semester I tahun 2013 ini, BPK memprioritaskan pemeriksaan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Usai melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan, Hadi menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kepada Pramono, dengan didampingi oleh Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

“Ikhtisar ini akan dikaji dan dianalisa, dan kemudian akan diteruskan kepada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,” tutup Pramono.

 

(Sumber: http://dpr.go.id)

Berita Terkait

BAGIKAN