Putusan MK: Pilkada Lebak Diulang

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Lebak, Banten. Menurut MK, telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Dalam Putusan MK, Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 pada dalam sidang hari ini, Selasa 1 Oktober 2013, Majelis Hakim Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 41/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013-2018, tanggal 8 September 2013. Dengan demikian, kemenangan pasangan Iti Octavia – Ade Sumardi dibatalkan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, ayah kandung Iti Octavia, telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu memenangkan Iti Octavia.

“Bupati Kabupaten Lebak, Mulyadi Jayabaya secara meyakinkan telah memanfaatkan jabatannya dengan cara menghadiri acara-acara yang bersifat kedinasan yang digunakan untuk berkampanye dalam rangka memenangkan Pihak Terkait,” ujar majelis hakim yang diketuai oleh M. Akil Mochtar.

Mulyadi Jayabaya, menurut MK, juga terbukti telah merendahkan martabat etnis tertentu dalam pilkada ini. Pada saat kampanye pasangan Iti – Ade pada 27 Agustus 2013 di Stadion Lapangan Bola ONA, telah menyebarkan isu sara dengan mengatakan, “Kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Baduy, orang Baduy itu tidak sekolah, kalau orang Lebak mau bodoh pilih orang Kanekes”.

Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan. (Situs Resmi Mahkamah Konstitusi)

Berita Terkait

BAGIKAN