Legislator PKS: 4 Pilar Mengaburkan Pancasila

Batam, Sayangi.com – Legislator Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Batam Ricky Indrakari berpendapat rumusan empat pilar kebangsaan mengaburkan hakikat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 masing-masing sebagai landasan dasar negara, serta dasar konstitusional.

“Presiden Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai ‘filofische grondslag’ atau fundamen (pondasi) filosofi, bukan pilar (tiang). Dengan pengertian tersebut jelas bahwa, dua-duanya bukan pilar, melainkan dasar bagi pembangunan bangsa ini,” kata dia saat menjadi narasumber diskusi publik di Batam, Kepulauan Riau,Selasa.

Ricky, wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam mengatakan, jika keduanya dianggap pilar atau tiang bersama semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka negara Indonesia bila diibaratkan sebuah bangunan, sudah berubah secara total.

“Bangunan jika pondasinya diubah, secara otomatis merubah keseluruhan strukturnya. Maka, Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa hanya dijadikan pilar, tetapi harus tetap sebagai dasar negara ini,” kata dia.

Menurut Ricky, sejak istilah empat pilar kebangsaan didengungkan dan dimasyarakatkan, telah menghabiskan sekitar Rp318 miliar, dan ini merupakan bentuk pemborosan APBN.

Berdasarkan data Ricky, uang tersebut dipakai untuk dialog empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Rp53,96 miliar, pagelaran seni Rp9,20 miliar, pembuatan komik untuk sosialisasi empat pilar Rp888,64 juta, pembuatan film animasi 3D Rp527,12 juta, sosialisasi oleh anggota MPR RI Rp228,11 juta4.800.000, “training of trainer” empat pilar Rp19,59 miliar, lomba empat pilar Rp2,17 miliar, dan “focus group on discussion” Rp4,28 miliar.

Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) yang dicetuskan Taufik Kiemas saat menjabat Ketua MPR, kata dia, dikritik Rachmawati Soekarnoputri, anak Bung Karno.

Rachmawati, kata dia, menyebut program tersebut rentan menimbulkan persoalan politik, hukum, sosial, dan penyimpangan penggunaan APBN.

Penggunaan istilah empat pilar, kata dia, keliru dan mengaburkan makna dan pengertian Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Dalam pilar ke-4 yaitu NKRI, juga tidak disampaikan secara jelas batas-batas wilayahnya kecuali hanya disebut mulai dari Sabang sampai Merauke.

Jika meruntut sejarah Kerajaan Majapahit, kata dia, yang menyebut semua wilayah sebagai Nusantara, maka wilayah dimaksud meliputi hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.

“Kalau mau menyebut NKRI maka harus jelas batas-batasnya melalui batas dimaksud dalam Perjanjian Juanda atau Nusantara seperti kala Majapahit berkuasa,” kata Ricky.

Akademisi dari Universitas Riau, Muchid Albintani menyatakan tidak setuju dengan empat pilar kebangsaan yang memasukkan Pancasila sebagai salah satu pilar.

Ia menyebut Pancasila tetap merupakan falsafah negara.

“Yang perlu diperkuat dari negara ini adalah landasannya. Bukan membuat istilah-istilah yang seolah menjadi sesuatu yang sakral seperti empat pilar itu,” kata dia.

Berita Terkait

BAGIKAN