Martti Ahtisaari dan Presiden RI Digugat Class Action di Aceh

FotoSayangi.com/Afifuddin

Banda Aceh, Sayangi.com – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat Class Action Martti Ahtisaari selaku ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative,  Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh dan Malek Mahmud selaku pimpinan Gerakan Aceh Merdeka pada hari Selasa (1/10/2013) di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Gugatan ini mengingat Pemerintah Pusat dan Aceh telah lalai dalam membentuk Joint Claims Settlemeny Commissionn (JCSC) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim.

Hal ini merujuk pada kesepakatan MoU Helsinki point 3.2.5 (c) disebutkan rakyat sipil yang mengalami kerugian materil dan lainnya akan digantikan oleh Pemerintah.

Kemudian juga merujuk pada point 3.2.6 MoU Helsinki yang memerintahkan Pemerintah untuk segera membentuk JCSC itu untuk menangani setiap klaim yang tidak terselesaikan.

“Seharuanya JSCS ini sudah terbentuk sejak tahun 2008 lalu, tapi kenyataannya sampaikan sekarang belum terbentuk, padahal masa jabatan Presiden RI sekarang mau habis masa jabatannya,” kata salah seorang pengacara YARA, Safaruddin, SH, Rabu (2/10/2013) di Banda Aceh.

Sebelumnya YARA juga pernah mengirim surat somasi terhadap Pemerintah Indonesia dan Aceh pada tanggal 8 April 2013. Namun tidak tanggapan. “Atas dasar itu juga kita menggugat class action,” tambahnya.

Safaruddin juga membantah gugatan ini untuk mencari popularitas semata. Akan tetapi gugatan ini dilayangkan untuk memperkuat proses perdamaian di Aceh.

“Buat apa saya cari popularitas, gak ada manfaat, Calon Legislatif tidak, ini murni untuk memperkokoh perdamaian dan untuk memenuhi hak-hak korban,” imbuhnya.

Gugatan tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Oktober 2013 bertepatan pada peringatan kesaktian Pancasila. Gugatan itu diterima oleh Petugas Panitra Bagian Pedata Pengadilan Negeri Banda Aceh, Sanusi, SH. (RH)