Ini Dia 3 Alasan Buruh Demo Besar-Besaran Oktober Ini

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Buruh tetap saja menolak Inpres No 9 Tahun 2009 dan berencana akan mogok nasional di 20 provinsi pada akhir Oktober 2013 mendatang. Kepada Sayangi.com, Selasa (8/10), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada tiga alasan mengapa mereka tetap menolak inpres tersebut.

Pertama, dalam Inpres tersebut dikatakan bagi daerah yang upah minimumnya sudah diatas KHL, dilakukan perundingan bipatrit antara pengusaha dan Serikat Pekerja untuk membahas kenaikan upah. Hal ini jelas menunjukan pemerintah tidak mengerti konstisusi karena dalam UU Nomor 13 tahun 2003, jelas disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman.

Sedangkan penetapan upah oleh bipatrit dilakukan di tingkat perusahaan untuk buruh yang bermasa kerja di atas satu tahun yang disebut dengan kenaikan upah berkala, bukan kenaikan upah minimum. Karena upah minimum diberikan untuk buruh yang bermasa kerja di bawah 1 tahun.

Kedua, penetapan Inpres tersebut sangat mubazir dan terkesan pemerintah ditekan oleh pengusaha, karena semua isi Inpres tersebut sudah diatur semuanya di dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012, Permenakertrans 01 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada survei biaya hidup yang dikenal dengan istilah Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Inpres tersebut menjadi “blunder” karena penetapan upah minimum di bawah KHL didasarkan kepada jenis industri padat karya dan non padat karya, jelas hal ini bertentangan dengan UU. Seharusnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Inpres, tetapi berdiskusi dengan buruh dan pengusaha untuk menentukan berapa jumlah item KHL yang wajar agar tidak terjadi perselisihan antara pengusaha dan buruh (usulan buruh item KHL 84 item, sedangkan pemerintah dan pengusaha 60 item).

Ketiga, Inpres tersebut melanggar Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 serta bertentangan dengan UU Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Serta berpotensi terjadi pelanggaran HAM di lapangan karena dalam Inpres tersebut memerintahkan kepolisian RI turut campur dan terlibat dalam proses penetapan upah minimum. Ini berarti, pemerintah menarik Kepolisian kembali ikut campur dalam persoalan hubungan industrial.

Kalau memang hawatir dengan aksi-aksi buruh, pendekatannya adalah melalui UU Nomor 9 tahun 98, UU Nomor 21 tahun 2000, dan UU Nomor 13 tahun 2003, bukan melalui Inpres. Maka KSPI akan mengajukan gugatan ke ILO terhadap Inpres ini dan bila mana perlu melakukan gugatan ke komisi tinggi HAM PBB. (MSR)