Sidang Majelis Kehormatan MK Sekadar Panggung Sandiwara

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama dugaan pelanggaran kode etik Akil Mochtar, Ketua MK non-aktif. Sidang terbuka tersebut mendengar keterangan dari setidaknya sembilan orang saksi.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, ada beberapa hal yang menggelitik dari sidang terbuka tersebut. Misalnya, kata Ray, sidang ini nampaknya masih berkutat pada persoalan pribadi Akil.

“Apa kegiatan, siapa tamu, kebiasaan, hadiah atau uang yang pernah diterima. Intinya adalah soal apa saja yang dilakukan Akil setiap hari,” kata Ray kepada Sayangi.com, Selasa (8/10).

Lantaran hanya berkutat pada Akil seorang diri, menurut Ray, tentu hal itu menimbulkan pertanyaan tentang apa maksud dan tujuan dari sidang yang hanya berkutat pada pribadi Akil tersebut. Sidang itu, kata Ray, seperti menggarami lautan. Sebab, pada saat yang sama, Akil sudah menyatakan mundur dari MK.

Adapun terkait dengan suapnya tengah ditangani oleh KPK, sementara yang terkait dengan obat-obatan terlarang tengah ditangani oleh BNN. Jika penyidikan KPK dan BNN mnyatakan bahwa cukup bukti Akil melakukan upaya suap dan mengonsumsi obat terlarang, maka sudah lebih dari cukup untuk memberhentikan Akil, tanpa harus melalui sidang etik di MK.

“Oleh karena itu, jika sidang MK hanya berputar pada aspek soal dugaan adanya pelanggaran etik yang dilakukan Akil semata, maka sidang ini hanya tontonan sandiwara yang justru punya potensi untuk menutupi pertanyaan, sekaligus jawaban substansial masyarakat lainnya. Yakni apakah hal ini hanya dilakukan Akil sendiri atau juga melibatkan hakim lain?

Benarkah dugaan bahwa suap ini sudah mulai menjadi tradisi baru di lingkungan MK, mengapa begitu mudahnya pimpinan MK bisa ditemui oleh orang yang berperkara, mengapa sistem pengawasan internal seperti tidak berjalan, apakah kemungkinan ada jual beli perkara yang mungkin sudah bekerja secara sistemik, yang melibatkan para hakim dan birokrasi di MK,” katanya.

Dikatakannya, Sidang Majelis sudah semestinya menyasar ke arah tersebut. Kegagalan majelis kehormatan membongkar dugaan suap yang pernah dilontarkan sekitar tiga tahun lalu agar tidak terulang akibat sidang majelis yang membatasi diri hanya pada persoalan yang tampak di permukaan. Padahal sebelumnya, setidaknya sudah dua kali MK diterpa isu suap. Tapi dua kali itu pula gagal terbongkar. Akhirya, tak ada perubahan signifikan di lingkungan MK. (MSR)