Golkar Tidak Akan Beri Bantuan Hukum kepada Ratu Atut

Foto: ant

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengatakan, partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang sudah dicekal KPK untuk bepergian keluar negeri terkait kasus dugaan suap kepada Ketua MK Akil Muchtar dan penagkapan adiknya Tubagus Chaery Wardana.

“PG (Partai Golkar) tidak akan memberi bantuan hukum kecuali jika yang bersangkutan meminta, itu sikap memang yang biasa dilakukan,” kata Hajriyanto di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Menurutnya, Golkar akan tetap menghormati dan menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Golkar juga tidak akan pernah menghambat dan menghalangi-halangi proses hukum yang ditangani KPK dalam menuntaskan kasus dugaan suap tersebut.

“Karena kami berpendapat KPK punya wewenang memberantas korupsi. PG menghormati KPK dan sampai saat ini belum ada status hukum, belum ada, baru dicegah. Karena itu masih terlalu dini untuk mengambil langkah-langkah.

Jadi menunggu saja. Kalau terperiksa saja belum,” katanya.

Saat ditanya apakah status pencehagan kepada Ratu Atut itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas Golkar, Hajriyanto mengatakan, hal itu tentu sangat berpengaruh. Berita-berita media massa yang terus digelorakan, lanjut dia, merupakan sesuatu yang sensitif terhadap rakyat tanah air.

“Berita-berita yang mengaitkan secara langsug antara kader golkar dengan kasus korupsi akan berpengaruh opini dan citra partai, sensitifitas rakyat atas korupsi sangat tinggi dan berpengaruh terhadap PG,” katanya. (RH)