Keluarkan Perpu, MPR: SBY Tak Bisa Semena-Mena

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR-RI, Hajriyanto Y. Tohari mengatakan, Presiden SBY memang memiliki hak dan wewenang untuk mengeluarkan Perpu guna mengatasi kegentingan. Perpu yang bisa dikeluarkan SBY tidak hanya terkait kegentingan masalah hukum, tapi juga masalah keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Presiden, menurut hemat saya bisa mengeluarkan itu, tetapi Presiden tidak bisa semena-mena,” kata Hajri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Menurut Hajri, Perpu bisa diuji atau digugat oleh publik kepada MK, karena dalam UU Nomor 12 tahun 2011 Perpu disebut-disebut dalam satu napas dengan UU. Karenanya, lanjut Hajri, Perpu bisa jadi objek gugatan secara konstitusional.

“Nah kalau nanti ini digugat, ‘kan bisa tidak produktif. Makan menurut saya, jangan ada gentingan di bidang hukum, di MK ‘kan ada Wakil Ketua MK. Karenanya tidak relevan dikeluarkan Perpu,” kata Hajri yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini. (MSR)