Ratu Hemas Kritik MPR Kerjanya Cuma Penataran P-4

Foto: dpd.go.id

Yogyakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas meminta fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diperjelas untuk turut mengatur sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Bahkan, istri Sri Sultan Hamengkubuwono ini menyebut kinerja MPR RI dalam lima tahun hanya melaksanakan penataran P-4 saja, sehingga perannya jauh di bawah lembaga negara lainnya yang posisinya sejajar dengan MPR, yaitu DPR dan DPD.

“MPR sejauh ini hanya melakukan seputar penataran terkait dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) saja,” katanya di Yogyakarta, Selasa (8/10/2013).

Padahal seharusnya kata dia, MPR dapat turut memberikan dukungan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang hingga saat ini sedang diperjuangkan DPD.

“Seharusnya MPR dapat turut menyelenggarakan sidang. Pada periode 2004-2009, saya melihat belum pernah sekalipun MPR bersidang. Apakah hal itu akan dilakukan kembali pada periode 2009–2014,” katanya.

“Jadi sampai sekarang saya melihat tidak ada fungsi MPR yang jelas.”

Oleh karenanya, sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia fungsi MPR menurutnya harus kembali dihidupkan. Selain juga dikarenakan telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

“Anggaran MPR juga cukup besar tapi tidak ada hal yang cukup besar bisa dilakukan,” katanya.