Menguak Indikasi Suap di Pilkada Lebak ke MK

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Sengketa pilkada Lebak merupakan salah satu yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2/10) tabir kecurangan itupun makin dipersoalkan.

Seperti diketahui, sehari sebelum Akil Mochtar ditangkap, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan pemohon, dalam hal ini pasangan calon bupati Amir Hamzah–Kasmin yang didukung Partai Golkar.

Pasangan Amir Hamzah–Kasmin ini kalah dengan pasangan Iti Octavia–Ade Sumardi dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Tetapi melalui Keputusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, MK memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Lebak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Atas kasus dugaan suap tersebut, selain Akil Mochtar, KPK telah menetapkan TB Chairy Wardhana (TCW), alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka. Dalam kasus dugaan suap tersebut, KPK juga menetapkan Susi Tur Andayani yang statusnya sebagai pengacara Amir Hamzah sebagai tersangka. Menurut kabar, Susi Tur Andayani (STA) ditangkap di rumah Amir Hamzah, yang saat ini menjabat wakil bupati Lebak.

“Melihat kasus ini, bukan tidak mungkin merupakan rangkaian skenario yang dapat diduga melibatkan Amir Hamzah dan Kasmin yang merupakan pasangan calon Bupati Lebak yang permohonannya dikabulkan oleh MK”, ujar Risa Mariska, praktisi hukum dan pemerhati Pilkada, melalui siaran persnya kepada Sayangi.com, Selasa (8/10).

Oleh karena itu, Mariska mengapresiasi kerja KPK yang telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan. Dia juga berharap KPK segera memanggil Amir Hamzah dan Kasmin untuk dimintai keterangan atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstusi. Sebab, berdasarkan logika hukum, seseorang pengacara bertindak atas persetujuan klien.

Seperti diketahui, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Amir Hamzah dan Kasmin Bin Salean berdasarkan Keputusan KPK NO. SKEP.704/01/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 berlaku untuk masa 6 bulan kedepan.

Sementara itu, peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, dengan terbongkarnya kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan TB Chairy Wardhana, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah mengkonfirmasi pendapat publik selama ini, bahwa ada politik dinasti yang terjadi di Banten.

Memenangkan pilkada di beberapa tempat adalah salah satu pola untuk membangun dinasti politik. Oleh karena itu, patut diduga tidak hanya kasus pilkada Lebak yang menjadi kepentingan Dinasti Banten, tapi bisa jadi pilwako Tangerang juga menjadi target.

Pasalnya, dalam putusan sela, MK telah memutuskan menunda kemenangan Arif Wismansyah–Sjahrudin yang sudah ditetapkan KPUD Banten sebagai pemenang Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Calon walikota yang didukung Partai Golkar kalah dalam pilwako Tangerang pada 31 Agustus 2013 lalu.

Menurut Karyono yang juga mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu, dinasti politik yang terjadi dimanapun memiliki kecenderungan kuat untuk membangun kartel bisnis.

“Jadi, dinasti politik saling berhubungan dengan kartel bisnis. Ini berbahaya bagi demokrasi dan mengancam asas keadilan”, kata Karyono. (VAL)