Mulyana: Jangan “Tundukkan” MK Demi Kepentingan Politik

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Proses hukum oleh KPK terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar harus menjadi momentum koreksi institusional internal menguatkan kinerja MK, jangan menundukkan MK demi kepentingan politik tertentu.
               
Dalam rilisnya kepada sayangi.com, pengamat politik Mulyana W Kusumah di Jakarta Rabu (9/10) mengatakan: “Pemulihan citra kelembagaan  MK sebagai benteng demokrasi  konstitusional harus didukung segenap kekuatan politik demokratik,” tuturnya.

Karena bila terjadi  pelemahan, penundukkan serta pelumpuhan  MK, berpotensi menutup jalur hukum untuk menyelesaikan  berbagai bentuk ketidakadilan konstitusional, bahkan dapat menumbilkan krisis ketatanegaraan.

Indonesia sebagai negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi 10 tahun lalu, pada satu sisi telah membangun citra internasional sebagai negara hukum modern. Pada sisi lain melakukan langkah maju dengan melahirkan institusi strategis mengawal demokrasi konstitusional.

Di negara-negara hukum modern seperti Francis, wewenang MK (Conseil Constitutionnel) adalah pemegang otoritas konstitusional tertinggi, dengan wewenang antara lain melakukan supervisi atas pileg dan pilpres, serta memastikan legitimasi referendum.

“MK Perancis sekarang beranggotakan antara lain tiga  mantan Presiden, yaitu Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chiraq dan Nicolas Sarkozy. MK  di  Jerman, Bundesverfasssungsgericht mempunyai tugas utama yang sama,” ungkap Mulyana, Direktur Seven Strategic Studies (7SS).
                
Di Indonesia, Pasal 24 C UUD 1945 ayat  (1) menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol  dan memutus perselisihan hasil pemilu.
                
Gagasan dan upaya untuk melakukan pengebirian eksistensi, pengerdilan fungsi  dan tugas  atau pun pemangkasan kewenangan serta kewajiban konstitusional MK, akan meruntuhkan pilar utama negara hukum.

“Jika sampai hanya demi kepentingan politik, merupakan set back dalam upaya mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara konstitusional beradab dan modern,” tukasnya.

Berita Terkait

BAGIKAN