Dinasti Politik Ratu Atut Ancam Asas Keadilan

Foto: sayangi.com/istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, dinasti politik sangat berbahaya bagi kehidupan dan perkembangan demokrasi. Selain itu, dinastik politik juga mengancam asas keadilan di negeri ini.

Hal ini dikemukakan Karyono menanggapi banyaknya dinasti politik yang dipraktikkan di berbagai daerah. Salah satunya dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Daerah Banten.

“Jadi, dinasti politik saling berhubungan dengan kartel bisnis. Ini berbahaya bagi demokrasi dan mengancam asas keadilan,” kata Karyono kepada Sayangi.com, Rabu (9/10/2013).

Menurut Karyono, salah satu cara untuk membangun dinasti politik adalah memenangkan pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat. Jika dikaitkan dengan Pilkada di Lebak Banten dan tertangkapnya Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK, lanjut Karyono, akan membuka tabir pesta demokrasi lokal lima tahunan tersebut.

Kasus suap yang menimpa Akil tersebut salah satunya diduga terkait gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak. Sebab, seperti diketahui, sehari sebelum Akil Mochtar ditangkap, MK telah mengabulkan gugatan pemohon, yakni pasangan calon bupati Amir Hamzah-Kasmin yang didukung Partai Golkar. Pasangan Amir Hamzah-Kasmin ini kalah dari pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Tetapi melalui Keputusan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, MK memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Lebak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Atas kasus dugaan suap tersebut, selain Akil, KPK juga telah menetapkan TB Chairy Wardhana (TCW), alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka. KPK juga menetapkan Susi Tur Andayani yang statusnya sebagai pengacara Amir Hamzah sebagai tersangka. Menurut kabar yang beredar, Susi Tur Andayani (STA) ditangkap di rumah Amir Hamzah, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Lebak.

Melihat peristiwa suap itu, praktisi hukum dan pemerhati Pilkada, Risa Mariska mengatakan, kasus suap tersebut bukan tidak mungkin melibatkan Amir Hamzah dan Kasmin. Sebab, mereka merupakan pasangan Calon Bupati Lebak yang permohonannya dikabulkan MK. Maka dari itu, Mariska mengapresiasi kerja KPK yang telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Amir Hamzah dan Kasmin Bin Saelan.

Dia juga berharap KPK segera memanggil Amir Hamzah dan Kasmin untuk dimintai keterangan atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstusi. Sebab, berdasarkan logika hukum, seseorang pengacara bertindak atas persetujuan klien.

Seperti diketahui, KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Amir Hamzah dan Kasmin Bin Salean berdasarkan Keputusan KPK NO. SKEP.704/01/10/2013 tanggal 7 Oktober 2013 berlaku untuk masa 6 bulan kedepan. (MI)

Berita Terkait

BAGIKAN