Kebijakan Cuti Bersama Diprotes Pengusaha

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Kebijakan cuti bersama membuat produksi tidak berjalan efektif dan tutupnya layanan pemerintahan juga menghambat aktivitas bisnis, kata para pengusaha.

Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah mengaku belum akan meninjau ulang kebijakan cuti bersama, karena kebijakan ini dinilai efektif untuk meningkatkan sektor pariwisata dan mendorong konsumsi domestik.

Di sisi lain, perwakilan buruh mengaku saat ini mereka tidak keberatan dengan kebijakan cuti asalkan dalam penerapan di lapangan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Tidak sinergis
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Suderajat mengatakan banyak pengusaha yang harus membayar uang lembur karena mewajibkan pekerja mereka masuk pada saat cuti bersama. Padahal bagi industri tekstil yang berorientasi ekspor, mereka harus taat pada target produksi yang ditentukan.

Selain itu, Ade juga mengeluhkan layanan pemerintahan yang tutup karena mengganggu pengiriman barang atau ekspor.

“Kalau masalah internal mungkin kita bisa berusaha melakukan efisiensi. Tapi kalau pelayanan publik macet total, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya.”

“Dalam persaingan global, swasta dan pemerintah harus satu kesatuan untuk meningkatkan daya saing. Kalau swasta bisa efisien tetapi pemerintah tidak efisien, ya sama saja, ke laut jadi pecundang.”

“Kita bicara bukan per sektor industri, tetapi Indonesia incorporated yang tidak jalan, karena pembuat kebijakan ingin cuti, ingin leha-leha, dengan uang pajak kita, ini pesan moral yang sangat buruk bagi bangsa.”

Sejumlah pengusaha pun menyampaikan keberatan yang serupa. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan cuti bersama membuat pengusaha tidak produktif dan ongkos produksi meningkat karena keharusan membayar uang lembur di hari libur.

Menanggapi keluhan ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan kebijakan cuti bersama dibuat agar dapat memacu sektor pariwisata dan peningkatan konsumsi di pasar domestik. Peningkatan ini, nantinya juga akan berdampak positif bagi pengusaha.

Mendukung klaim tersebut Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Didien Juanedy mengatakan cuti bersama nyatanya memang mendorong industri parisiwata domestik.

“Bagi saya, cuti bersama positif, sekecil apapun orang yang libur masih menggunakan transpor, bawa keluarga, dan jajan, apalagi hari-hari libur Idul Adha begini,” kata Didien.

“Bukan Malas”
Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari mengatakan tuduhan bahwa cuti bersama merupakan alasan pegawai negeri untuk “malas-malasan” adalah pernyataan yang tidak berdasar.

Kinerja birokrasi tidak bisa diukur dengan cuti bersama saja, karena harus dinilai dari beragam tolak ukur.

“Tergantung teknologi yang diterapkan, pengawasan, pimpinan, dan pola manajemennya. Jangan terlalu sempit berpikir kalau cuti bersama itu membuat pekerja malas. Mengukur kinerja jauh lebih kompleks dari itu.”
Dita juga mengatakan pengusaha sebetulnya bisa melakukan perencanaan yang lebih matang agar cuti bersama tidak mengganggu produksi. Pasalnya, pengumuman cuti tidak dilakukan tergesa-gesa tetapi sudah ditetapkan setiap awal tahun.

Sementara itu, perwakilan buruh mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan kebijakan cuti bersama asalkan tidak menyalahi aturan ketenaga kerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.”Sepanjang tidak melanggar kita ikut saja. Prinsipnya buruh itu 48 jam kerja sepekan. Untuk lima hari kerja berlaku delapan jam sehari, sedangkan untuk enam hari kerja berlaku tujuh jam sehari, lebih dari itu lembur”.

Kalau tidak sesuai dengan itu, apakah itu pemerintah atau pengusaha ya tentu akan kita tolak,” kata Pegiat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, M Sidharta. (BBC Indonesia)

Berita Terkait

BAGIKAN