Meski Ditolak DPR, Demokrat: Perppu Tetap Berlaku

Foto: demokrat.org.id

Jakarta, Sayangi.com – Politisi Partai Demokrat, Jafar Hafsah tidak mempermasalahkan jika DPR-RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi Jafar, Perpu tersebut sudah sah dan bisa diberlakukan karena sudah diteken oleh Presiden SBY. “Nanti pada masa sidang berikutnya akan dibahas di DPR. DPR bukan berarti menolak tapi menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau menyetujui maka jadilah UU, kalau tidak menyetujui tetap menjadi Perpu saja,” kata Jafar di Kompleks Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Dikatakan Jafar, SBY menerbitkan Perpu dijamin oleh UUD 1945 karena penerbitan Perpu itu ada hal yang darurat mendesak untuk menyelamatkan lembaga hukum seperti MK, yang Ketuanya Akil Mochtar diduga menerima suap.

“Itu sah-sah saja Presiden membuat Perpu, bagi Presiden itu penting sebagai kepala negara tidak membiarkan sesuatu berlarut-larut. Saya merasa ketegasan itu bagus karena itu kalau perlu 1 hari 2 hari terjadinya peristiwa itu sudah di-Perppukan,” kata Jafar yang juga anggota DPR RI ini.

Apa yang dikatakan Jafar ini merupakan tanggapan atas pernyataan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang memprediksi DPR akan menolak Perppu Nomor 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang (UU) Nomor 24/2003 tentang MK. Bahkan Perpu tersebut, kata dia, juga bisa gugur jika diuji oleh MK sendiri.
 
“Saya yakin, kalkulasi pemerintah pun demikian. Pemaksaan kehendak ini tentu punya tujuan. Yakni, menciptakan kegaduhan politik baru untuk mengalihkan perhatian publik dari sejumlah persoalan hukum yang diduga melibatkan unsur kekuasaan,” pungkasnya. (MSR)