Ketum Kadin: APEC Selesai, Indonesia Tak Dapat Keuntungan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pertemuan APEC lebih banyak menguntungkan negara-negara maju. Bagi negara berkembang, yang dibutuhkan adalah sistem perdagangan yang adil (fair trade), bukan sekadar liberalisasi yang menuntut dibukanya perdagangan secara bebas (free trade).

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rizal Ramli, dalam siaran tertulisnya yang diterima Sayangi.com di Jakarta, Senin (21/10/2013). Menurut Rizal, pertemuan skala global seperti APEC biasanya selalu lebih banyak menghasilkan kesepakatan menyangkut percepatan liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, yakni berupa dihapuskannya berbagai barrier dalam bentuk tarif dan non-tarif.

“Ketentuan ini lebih banyak menguntungkan negara-negara maju, karena mereka lebih siap untuk memasarkan produk dan jasanya di negara-negara berkembang,” kata Rizal.

Menurut ekonom senior ini, mayoritas negara berkembang lebih memerlukan sistem perdagangan dan investasi yang adil (fair). Oleh karenanya, lanjut Rizal Ramli, mereka menghendaki adanya liberalisasi bertahap, ada ruang dan waktu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya.

“Sayangnya sebagai negara berkembang, Pemerintah Indonesia justru lebih banyak menyuarakan kepentingan negara-negara maju. Berbeda dengan Brazil, Argentina, dan India, mereka gigih memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang,” jelasnya.

“Faktor inilah yang menjelaskan kenapa Indonesia kalah dari Brazil ketika terjadi persaingan Pemilihan Sekjen World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu.”

Bagi Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, pada dasarnya pertemuan APEC di Bali, awal Oktober silam, adalah ajang berkumpulnya negara-negara maju untuk menyusun percepatan liberalisasi pasar bagi para pemegang modal pada krisis ekonomi.

Di negara-negara maju, banyak barang yang dihasilkan sudah overproduksi. Namun karena krisis yang menimpa, pasar dalam negeri mereka mengalami pelemahan daya beli.

APEC semakin mengukuhkan semangat liberalisasi perdagangan yang bisa mengancam sistem ekonomi kerakyatan, seperti yang diamanatkan konstitusi. Hal ini disebabkan komitmen-komitmen ekonomi yang dihasilkan dalam APEC dimaksudkan untuk memperluas agenda liberaliasi serta mempercepat fasilitasi perdagangan dan investasi.

“Berbagai komitmen tersebut akan mendorong pemerintah Indonesia membuka pasar bebas seluas-luasnya. Hal itu diwujudkan dengan penghapusan tarif, menghapuskan berbagai subsidi domestik dan semua bentuk perlindungan ekonomi domestik. Akibatnya Indonesia semakin menjadi pasar bagi produk impor dari negara-negara maju yang telah lebih siap,” kata Rizal.

Lebih jauh lagi, komitmen-komitmen yang disepakati dalam APEC akan dijadikan sebagai dasar pembuatan perjanjian yang lebih mengikat dalam rezim perdagangan multilateral pada pertemuan tingkat Menteri WTO, Desember mendatang.

Menurutnya sangat disayangkan sidang APEC tidak banyak manfaatnya bagi Indonesia. Padahal, acara itu meghabiskan biaya Rp 380 miliar plus pembangunan jalan tol di atas laut yang biayanya sekitar Rp 1 triliun. Kalau pun ada hasilnya, hanyalah sekadar memperkenalkan Bali dan ingin menunjukkan Indonesia memainkan peran dalam diplomasi ekonomi dunia.

Tokoh nasional yang diunggulkan memimpin Kadin secara definitif pada Munas 21-23 Oktober di Jakarta ini melihat manfaat konkrit yang bisa diperoleh Indonesia dari acara skala global seperti APEC, justru diperoleh dari pertemuan-pertemuan bilateral. Misalnya, Indonesia dengan Korsel, Indonesia-Jepang, dan lainnya. Jika pemerintah bisa memanfaatkan forum itu untuk menjawab tiga hal krusial, barulah APEC benar-benar bisa bermanfaat buat Indonesia.

“Pertama, mewujudkan kedaulatan pangan. Ini akan bagus bila Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Brazil dan Argentina untuk meningkatkan produksi gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. Lewat kerja sama ini Indonesia bisa memperoleh bibit yang bagus dan teknologi terkini yang lebih efisien dengan produktivitas lebih tinggi,” ujar Rizal Ramli yang dalam banyak kesempatan justru mendorong tokoh-tokoh muda memimpin Kadin ke depan.

Sedangkan yang kedua, mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia punya potensi energi alternatif terbesar dunia. Argentina dan Brazil telah sukses menghasilkan energi berbahan baku ampas tebu sebagai biodisel. Penggunaan energi terbarukan sebagai energi alternatif ini menjadi penting, karena sumber energi fosil sudah semakin menipis.

“Sementara yang ketiga, adalah soal masalah lapangan kerja. Bagi Indonesia, seharusnya APEC mampu menarik investasi baru, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran,” tutupnya. (MI)