Anggaran Siluman Terungkap di Jakarta, KPK Diminta Turun Tangan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Berbagai pihak menyesalkan banyaknya anggaran siluman di beberapa dinas di lingkungan Pemprov DKI. Alasannya karena anggaran siluman yang dikeluarkan DPRD tersebut bisa menjadi indikasi kuat praktik korupsi.

Salah satu pihak yang menyesalkan adalah Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ). PPJ menilai, anggaran siluman ini menunjukkan adanya ‘main mata’ antara DPRD dengan dinas tertentu di DKI.

“Ini jelas ada permainannya, karena tidak mungkin anggaran yang sudah dicoret, tiba-tiba muncul kembali,” kata Direktur PPJ Muhlis Ali kepada Sayangi.com, Senin (21/10/2013).

Pernyataan Muhlis ini mengacu pada temuan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terhadap beberapa anggaran di sejumlah dinas. Padahal anggaran tersebut sudah pernah ia coret sebelumnya, namun kembali muncul setelah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Anggaran yang dicoret kemudian muncul kembali tersebut mencapai hingga ratusan miliar rupiah. Ia ada di sejumlah dinas, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pengawasan Penataan Bangunan (P2B), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
    
Muhlis menilai, fenomena ini sangat tidak layak dilakukan oleh DPRD DKI.

“DPRD harusnya memperjuangkan kepentingan dan menjadi corong warga Jakarta, bukan hanya sibuk dengan main-main anggaran hanya untuk kepentingan pribadi dan mencari modal untuk maju lagi menjadi DPRD,” ungkapnya, menyesalkan.

Oleh karenanya, ia minta KPK agar turun tangan memeriksa permainan anggaran ini.

“Sekarang banyak anggota DPRD mau ‘nyaleg’ lagi, dan mereka butuh biaya. Kalau KPK tidak sigap dan mengusut ini, bisa jadi anggaran di Jakarta dikorupsi semua,” tegasnya.