Golkar Desak RUU PPRT Segera Diselesaikan

Foto: istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) DPR RI, Poempida Hidayatulloh mendesak pimpinan Panja untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU PPRT yang terkesan lambat.

Menurutnya, kasus penyekapan 88 calon pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi di Tangerang beberapa hari lalu seharusnya menjadi lecutan bagi Panja RUU PPRT DPR RI untuk segera menyelesaikannya.

Untuk diketahui, pada Jumat (18/10) PT Citra Kartini Mandiri, perusahaan penyalur pembantu rumah tangga (PRT), yang beralamat di Jalan Kucica JF 18 Nomor 17, Bintaro, Tangerang Selatan, digerebek Kepolisian Resor Kota Tangerang. Perusahaan milik Wahyu Edi Wibowo itu diduga menyekap 88 orang wanita muda yang kebanyakan masih di bawah umur.

Untuk itu, terang Poempida, RUU PPRT harus segera diselesaikan. Terlebih dalam draf RUU PPRT yang saat ini masih dibahas, disebutkan pemberi kerja dan penyedia jasa PRT dilarang merekrut calon PRT di bawah usia 15 tahun. Bila memang ada yang di bawah umur, yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari orangtua/wali.

“Dalam kasus ini, apakah manajemen PT Citra Kartini Mandiri memiliki bukti surat izin orangtua/wali calon PRT yang disekap?,” Katanya di komplek gedung DPR RI, Selasa (22/10).

Jika tidak, lanjut Poempida, pemilik PT bisa dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha.

Dijelaskan Poempida, kasus penyekapan 88 calon PRT dan pengasuh bayi di Tangerang menambah deretan fakta bahwa PRT sering mendapat perlakuan tidak adil dan tidak mendapat perlindungan yang optimal oleh peraturan formal.

Karena itulah, menurut Poempida, perlu jaminan pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi tenaga kerja di lingkungan rumah tangga dalam pembangunan sosial dan produktivitas ekonomi keluarga dan negara.

Untuk diketahui, RUU PPRT didasarkan atas Konvensi International Labour Organization (ILO) tahun 2011. Konvensi tersebut sudah diratifikasi Indonesia.
Menurut Poempida, dengan adanya UU tersebut, advokasi PRT akan lebih terjamin legitimasinya. Adanya kontrak tertulis antara PRT dengan majikan tak akan membuat hubungan kekeluargaan semakin materialistis.

“Adanya aturan yang jelas akan menjamin perlakuan yang layak terhadap PRT,” pungkasnya. (GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN