Ini 5 Harapan Pimpinan DPR Untuk Sutarman

Foto: dpr.go.id

Jakarta, Sayangi.Com – Rapat Paripurna DPR Selasa (22/10), secara mufakat menyetujui Komjen Sutarman sebagai Kapolri baru.

Sebelum rapat paripurna, rupanya ada pertemuan informal yang berlangsung tertutup antara Komjen Sutarman dan lima orang pimpinan DPR di ruang kerja Ketua DPR Marzuki Alie.

Usai pertemuan, Marzuki Alie menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam pertemuan itu pimpinan DPR menyampaikan beberapa pesan dan harapan untuk Komjen Sutarman. Pesan dan harapan  itu adalah:

Pertama, pesan agar Polri dapat membangun soliditas organisasi. Merangkul semua kepentingan yang ada di Kepolisian, termasuk efektifitas dan kineja Kepolisian yang harus semakin lebih baik.

Kedua, harapan agar polisi dapat mengubah karakter menjadi pelayan masyarakat. Tadi, Pak Iman (Sohibul Iman) mengatakan bahwa polisi di Jepang itu melayani dengan baik. Seperti bersaudara dengan masyarakat,” ujar Marzuki.

Ketiga, Marzuki mengutip harapan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, agar Kepolisian dapat bersikap netral pada Pemilu. Marzuki mewanti-wanti agar jangan ada tindakan polisi yang ikut-ikut bermain pada Pemilu 2014 nanti.

Keempat, harapan terkait penghargaan terhadap hak asasi manusia. Termasuk soal polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya sebagai Polisi. “Tadi Kapolri menyatakan bahwa hal ini diberi kebebasan kepada masing-masing Polwan, karena ini merupakan hak asasi manusia,” kata Marzuki.

Kelima, terkait dengan penanganan korupsi, Marzuki mengharapkan adanya sinergitas antara kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik dari polisi yang ada di KPK, pembinaannya tetap berada di bawah Polri, sehingga diperlukan sinergitas dan langkah-langkah bersama dalam pemberantasan korupsi.

Disinggung soal adanya permintaan dari anggota Dewan kepada Kapolri untuk membentuk Densus Tipikor, Marzuki justru menilai hal itu belum perlu. Karena, masih ada lembaga atau badan yang menangani bidang ini.

“Kepolisian jangan terlalu banyak membuat lembaga atau badan. Sudah ada Tipikor, itu yang perlu ditingkatkan perannya. Lembaga yang sudah ada dioptimalkan, dibina, dan difungsikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan bagi Indonesia,” kata Marzuki. (dpr.go.id)

Berita Terkait

BAGIKAN