DPR Tanya SBY, Ada Apa di Balik Pemberhentian Timur Pradopo

Foto: dpr.go.id

Jakarta, Sayangi.com – DPR mempertanyakan alasan di balik pemberhentian Jenderal Pol. Timur Prodopo sebagai Kapolri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah ini dilakukan dengan mengirimkan surat kepada SBY sesuai amanat UU no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI) pasal 11 ayat 2.

“Rapat pleno Komisi III menyepakati untuk menyampaikan surat kepada Presiden RI melalui Pimpinan DPR RI terkait dengan tidak dicantumkannya alasan yang sah terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri,” kata Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli dalam laporannya pada rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/13).

Dalam rapat itu, sempat muncul perdebatan yang mengarah pada penundaan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Jalan tengah permasalahan yang disepakati adalah menyurati presiden.

Pasal 11 ayat 1 UU KNRI menerangkan; Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2; Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

Calon Kapolri terpilih Komjen Polisi Sutarman yang ditetapkan dalam rapat paripurna diminta meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri.

“Tingkat wibawa Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyrakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,” jelas Pieter, dilansir situs resmi DPR.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akhirnya dapat menerima laporan Komisi III ini secara bulat dan menetapkan Komjen Pol. Sutarman menjadi Kapolri.