MASTEL: Rencana Penomoran Kartu Seluler Bebani Pelanggan

Ilustrasi

Jakarta, Sayangi.com – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai rencana pemerintah memberlakukan biaya hak penggunaan (BHP) penomoran kartu telepon seluler dalam Rancangan Undang-Undang tentang Konvergensi tidak bermanfaat.

“Pasalnya masih belum jelas hak yang diterima oleh operator setelah membayar biaya (penomoran) itu ke negara,” kata Ketua Umum Mastel Setyanto P. Santosa melalui keterangan tertulis di Jakarta Minggu (27/10).

Setyanto mempertanyakan rencana penerapan penomoran kartu telepon seluler yang bertujuan untuk biaya pembinaan tersebut.

Setyanto menyebutkan bahwa operator seluler sudah dibeban sejumlah pungutan di luar pajak seperti BHP Jasa Telekomunikasi (Jastel) dan universal service obligation (USO) kisaran 0,5 persen hingga 1,25 persen dari pendapatan kotor bisnis operator.

“BHP Jasa Telekomunikasi itu termasuk sudah BHP penomoran,” ujar Setyanto.

Negara lain, kata dia, tidak ada pemungutan biaya terhadap operator seluler meskipun pemakaian nomor telepon seluler meningkat.

Setyanto menyatakan bahwa penerapan BHP penomoran kartu seluler akan berdampak terhadap harga jual nomor seluler kepada pelanggan sehingga konsumen enggan membeli kartu seluler.

Penggiat Mastel itu berharap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menghapus kewajiban ini pada draf RUU Konvergensi.

Saat ini, DPR RI membahas RUU Konvergensi sebagai pengganti UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Salah satu pasal mengatur kewajiban dari seluruh operator seluler untuk menerapkan BHP penomoran.

Pemerintah menilai BHP penomoran perlu karena jumlah nomor digit kartu telepon pelanggan seluler adalah sumber daya terbatas. (ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN