Pengawasan, Sisi Kontroversial Perppu MK

Foto: sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada awalnya merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi ini.

Lembaga peradilan konstitusi ini terpuruk setelah ditangkapnya Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Namun setelah Perppu MK ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyno pada Kamis (17/10/2013) di Yogyakarta, justru timbul pro dan kontra, terutama terhadap poin pengawasan Hakim MK oleh Komisi Yudisial.

Beberapa alasan penolakan muncul pengawasan ini bermuara dari putusan MK pada 2006 yang menghapus kewenangan KY untuk mengawasi lembaga tersebut.

Selain itu, pengawasan yang ditawarkan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2013 ini justru dinilai oleh Hakim MK tidak tepat. Hakim Konstitusi Harjono menyatakan ada perbedaan konsep antara pengawasan dengan menjaga martabat hakim yang terjadi pada saat ini.

“Dalam konstitusi itu disebut adalah menjaga martabat hakim, kenapa yang muncul justru pengawasan. Pengawasan dan menjaga martabat itu beda. Kalau ditugasi menjaga martabat, apabila tidak ditemukan pelanggaran berarti penjagaan berhasil, sedang pengawasan kalau tidak menemukan pelanggaran maka pengawasan tidak berhasil,” kata Harjono.

Oleh karena itu, lanjutnya, yang dibutuhkan MK adalah institusi yang bisa menjaga, bukan institusi pengawasan supaya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

“Itu yang membuat kredibilitas MK menurun. Ini (pengawasan) seperti polisi lalu lintas yang ada di tikungan jalan mencari pengendara melakukan pelanggaran. Itu yang kami tidak mau,” katanya.

Harjono mengatakan, pihaknya membutuhkan institusi yang bisa menjaga martabat hakim dan berada di dalam MK.

“Ini dibutuhkan mengawasi hakim MK secara intens, bahkan jika hakim ingin menerima tamu harus seizin mereka. Tamu itu boleh ditemui atau tidak yang menentukan mereka,” katanya.

Untuk menjaga martabat hakim, maka perlu dibutuhkan orang-orang yang memiliki integritas dan lebih senior dibandingkan dengan hakim MK sendiri. Harjono berharap orang yang menjaga martabat MK ini adalah para mantan hakim MK dan mantan para pejabat lembaga negara, seperti mantan hakim agung.

Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Eman Suparman merasa heran atas sikap para negarawan tersebut.

“Saya melihat MK seperti menolak diawasi. Dari kesan saya terhadap Hakim Harjono itu tidak mau diawasi. Saya malah curiga atas sikap ini,” kata mantan Ketua KY ini.

Dia juga curiga atas keinginan MK ingin membuat lembaga pengawas sendiri dengan membuat dewan etik sendiri. Eman menegaskan bahwa secara konstitusi yang berhak mengawasi hakim adalah KY.

“KY lembaga pengawas etika hakim yang konstitusional, jadi hakim MK enggak resisten kepada pengawasan KY,” katanya.

Bahkan dia menyakini bahwa MK akan mengabulkan pengujian Perppu MK yang dimohonkan oleh beberapa kalangan yang menolak diterbitkannya Perppu Nomor 1 tahun 2013 ini yang mengatur pengawasan eksternal oleh KY.

Hal yang sama juga disampaikan oleh kolega Eman Suparman, yakni Komisioner bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri.

“Jika MK kembali menggabulkan ketentuan pengawasan eksternal MK, maka itu merupakan ketiga kalinya dilakukan MK,” ungkap Taufiq.

Mantan staf ahli MK pada jaman Jimly Assidiqie ini mencatat MK telah menghapus sistem pengwasan internal, yakni pada 2006 yang mengabulkan permohonan para hakim agung yang menguji kewenangan KY mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi.

“MK mengabulkan sebagian permohonanan ini dengan menyatakan pengawasan hakim agung oleh KY konstitusional, namun pengawasan KY terhadap hakim MK inkonstitusional,” ungkapnya. Sedangkan kedua, lanjut Taufiq, MK kembali menggabulkan pengujian perubahan UU MK 2010 yang mengatur pembentukan dewan etik.

“Dan jika MK kembali mengabulkan pengujian Perppu Nomor 1 tahun 2013, maka ini yang ketiga MK menolak pengawasan oleh lembaga internal,” katanya, dilansir Kantor Berita Antara.

Taufiq mengatakan bahwa Perppu ini memberikan rumah pengawasan kepada masyarakat yang mengeluhkan kinerja hakim MK terutama perkara pilkada.

Nah kalau orang yang tidak setuju perppu sama dengan tidak setuju dengan itu berarti menolak pengawasan hakim MK, menolak perppu berarti menolak investigasi rekam jejak calon hakim MK. Karena Perppu memang mengatur itu,” katanya.

Dia mengatakan bahwa selama ini hakim MK tidak ada lembaga yang mengawasi, sehingga menyulitkan masyarakat yang merasa dirugikan atas putusannya.

“Bahkan ada 17 laporan masuk ke KY pada 2012 terkait hakim MK. Waktu itu masih zamannya Pak Suparman Marzuki (komisioner pengawasan hakim), namun kami bingung menindaklanjuti karena tidak memiliki wewenang, sehingga diserahkan ke MK. Tapi saya tidak tahu tindak lanjut laporan tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu, Taufiq berharap MK bisa menahan diri untuk tidak kembali membatalkan pengawasan eksternal hkim MK yang tertuang dalam Perppu nomor 1 thun 2013 inni.

“Sebagai seorang negarawan seharusnya bisa menerima pengawasan dari lembaga lain,” harapnya.

Berita Terkait

BAGIKAN