Enam Parpol Akan Dilaporkan ke Komisi Informasi

Foto: sayangi.com/MI

Mataram, Sayangi.com – Enam Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah parpol di Nusa Tenggara Barat akan dilaporkan ke Komisi Informasi oleh kelompok masyarakat. Alasannya karena tidak membuka akses publik terkait informasi keuangan.

“Besok, kami akan laporkan enam DPD/DPW parpol ke Komisi Informasi Provinsi NTB, karena tidak membuka akses publik terkait informasi keuangan,” kata Ramli, juru bicara kelompok masyarakat yang akan melaporkan tujuh parpol itu, di Mataram, Minggu (27/10/2013).

Ramli menyebut keenam parpol yang akan dilaporkan itu, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia mengatakan, keenam parpol tersebut sama sekali tidak memberikan respon apapun kepada kelompok masyarakat terkait laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Padahal sudah dua kali diajukan permohonan informasi secara resmi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Permohonan informasi kepada enam parpol tersebut telah dilakukan sejak akhir Agustus atau telah berlangsung selama 37 hari kerja.

“Karena surat keberatan kami kepada pimpinan enam DPD/DPW parpol tersebut tidak ditanggapi, makanya kami akan laporkan ke Komisi Informasi,” ujarnya, Ramli selaku aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebagai mitra lokal dari Indonesian Corruption Watch (ICW) itu.

Menurut dia, sangat disayangkan komitmen transparansi partai politik di NTB yang masih lemah. Padahal di tengah buruknya persepsi publik terhadap partai politik, komitmen untuk menjadi parpol terbuka semestinya bisa menjadi solusi memulihkan kepercayaan publik.

“Kami berharap sikap tertutup parpol itu tidak terlalu menguatkan dugaan publik bahwa sumber pendanaan parpol berasal dari sumber yang ilegal, termasuk dari hasil korupsi,” ujarnya.

Beberapa pekan lalu, kelompok masyarakat ini juga telah mengajukan permohonan sengketa informasi untuk tiga DPD/DPW parpol kepada Komisi Informasi Provinsi NTB dan telah disidangkan.

Ketiga parpol tersebut yakni Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. (MI/Ant)

Dalam putusannya, Majelis Komisioner Komisi Informasi menegaskan bahwa, laporan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, iuran anggota, dan sumbangan yang sah menurut hukum, merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik, dan wajib dibuka kepada masyarakat luas.

Selain itu, Komisioner Komisi Informasi memerintahkan kepada DPD Partai Hanura Provinsi NTB untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pemohon (kelompok masyarakat).

Sedangkan DPD Partai Demokrat diselesaikan pada tahap mediasi I, karena bersedia memberikan laporan keuangan tahunannya kepada pemohon.

Adapun putusan sidang ajudikasi dengan termohon DPW PBB NTB, komisioner menolak permohonan sengketa pemohon karena tidak memenuhi syarat untuk disidangkan serta meminta pemohon untuk mengajukan kembali.