Terkait Sumpah Pemuda, Ini 10 Tuntutan HMI

Foto: istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Abd Azis Udin menuding kaum elite hanya berpikir hanya menyelamatkan perut mereka. Para elite justru tidak menjadikan Sumpah Pemuda dan reformasi sebagai cambuk menata pembangunan dan kesejahtaraan negeri.

“Sumpah Pemuda dan reformasi yang seharusnya dijadikan sebagai nafas baru untuk kembali memperbaharui sumpah monumental para pemuda. Anehnya, dalam perjalanannya ikrar pemuda itu jutru diinjak-injak oleh para elite yang hanya berfikir tentang bagaimana menyelamatkan perut mereka,” kata Udin melalui siaran persnya kepada Sayangi.com, Senin (28/10)

HMI, kata Udin, melihat beragam pengkhianatan di negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini. Hal tersebut bisa dilihat dari sistem hukum tebang pilih, politik dinasti para elite, demokrasi diskriminatif dan belum terwujudnya kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia. Hal tersebut adalah fenomena yang menjadi fakta bahwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa ini dilakukan oleh mereka yang saat ini menjadi pemegang kekuasaan.

“Mereka telah mengkhianati semangat Sumpah Pemuda yang terletus 85 tahun silam. Indonesia yang sejahtera dan Indonesia yang bermartabat,” katanya.

Atas dasar fenomena itulah, PB HMI mengimbau kepada seluruh HMI cabang se-Indonesia tuk melalukan aksi gerakan moral dengan tema “Masa Depan Indonesia” dalam rangka menyambut hari Sumpah Pemuda dengan menyikapi beberapa persoalan kebangsaan, dari segi, hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Ada 10 tuntuan HMI untuk memperbaiki negari ini ke arah yang lebi baik.

Pertama,  membangun pemerataan pembangunan.

Kedua, mengalihkan industri ke luar jawa.

Ketiga, ketahanan energi dan pangan melalui kemandirian lokal.

Keempat, mendesak pemerintah segera melakukan renegoisasi kontrak karya perusahaan pengelola sumber daya alam.

Kelima, supremasi hukum.

Keenam, pemberantasan korupsi di semua sistem.

Ketujuh, mendorong reformasi birokrasi.

Kedelapan, mendorong demokrasi subtansial.

Kesembilan, mendesak KPK menuntaskan kasus besar korupsi Century, BLBI, Hambalang.

Kesepuluh, mendesak untuk memperbaiki sistem penyelenggara pemilu 2014 seperti memperbaiki DPT pemilu 2014 yang masih rancu sampai sekarang. (GWH)