Pekanbaru Aktifkan Posko Anti PSK

Foto: istimewa

Pekanbaru, Sayangi.com – Walikota Pekanbaru, Riau, Firdaus MT mengatakan akan mengaktifkan kembali peran Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) pada tiap kelurahan di kota itu menyusul laporan masyarakat soal terjadinya praktek prostitusi pada tempat-tempat kos, wisma dan kontrakan.

“Pos Kamling ini akan diaktifkan selama 1×24 jam dan petugas pos tersebut siap mengawasi pendatang dari luar atau antarkecamatan dalam Kota Pekanbaru yang bertamu ke kos-kosan, wisma atau kontrakan,” kata dia di Pekanbaru, Senin (28/10).

Kebijakan tersebut dilakukannya terkait sorotan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), H. Tenas Effendy yang mengingatkan kembali Pemerintah Kota Pekanbaru agar menertibkan rumah-rumah kost, asrama dan wisma yang diduga kuat digunakan sebagai tempat prostitusi.

Penertiban diperlukan karena selain bertentangan dengan adat Melayu Riau, aksi legalitas rumah kos, asrama dan wisma sebagai tempat prostitusi itu bisa merusak moral dan lingkungan serta keamanan kota.

Apalagi, kata Tenas, Pekanbaru mau mempersiapkan diri sebagai kota metropolitan yang madani pada tahun 2014.

Menurut Firdaus, berbagai kegiatan di daerah berjuluk ‘kota bertuah’ ini harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat termasuk keamanan dalam satu wilayah tertentu seperti rukun tetangga dan rukun warga.

“Oleh karena itu, Ketua RT dan Ketua RW memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawasi warga di lingkungannya tertama penyalahgunaan tempat kos-kosan, kontrakan dan wisma,” katanya dan menambahkan karena dia sendiri yang mengetahui secara dekat seluk beluk warganya.

Disamping itu, kontrakan, kos-kosan dan wisma harus ada izin penggunaannya kendati memang belum adanya Perwako dalam mengatur hal itu.

Namun demikian, untuk tahap awal, Ketua RT/RW perlu meningkatkan pengawasannya agar tiap tamu yang masuk dalam wilayahnya harus membuat laporan dalam 1×24 jam itu.

“Di sini peran Pos Kamling penting, agar keamanan dan kenyamanan warga bisa diwujudkan dan remaja sebagai generasi penerus bangsa bisa terus dilindungi dari praktek-praktek penyimpangan prilaku yang melanggar norma agama, adat dan hukum itu,” katanya.(ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN