PNS Berpolitik Tak Pernah Ditindak, KPU Meradang

Foto: sayangi.com/istimewa

Pekanbaru, Sayangi.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Riau Tengku Edy Sabli meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti berpolitik ditindak tegas untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas.

“Saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, di bawah sumpah, terang-terangan seorang kepala daerah, camat dan lurah mengaku tim sukses salah satu calon. Ini kan sudah gawat. Ke depan harus ditindak tegas karena terbukti melanggar aturan,” kata Edy di Pekanbaru, Senin (28/10/2013).

Dalam Peraturan KPU Nomor 53/2010 sudah ditegaskan bahwa dalam pemilihan umum PNS harus netral. Akan tetapi di lapangan kenyataannya aturan itu hanya sekadar aturan, tidak ada sanksi tegas.

Edy menyimpulkan di situlah lemahnya hukum Indonesia. Peraturan sudah banyak, tetapi tetap dilanggar dan tidak ada sanksi yang jelas. Kalau pun terbukti ada pelanggaran dalam pemilu, yang dilakukan kebanyakan adalah pemungutan suara ulang.

“Ini kan kita yang repot, hanya ulah beberapa orang harus berkorban KPU dan uang rakyat untuk pemungutan suara ulang” kata Edy.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang berarti harus kembali memakai uang rakyat dalam jumlah yang tidak kecil.

KPU Riau memiliki aparat penyelenggara sekitar 234 ribu orang dan itulah yang akan digaji, belum lagi kebutuhan logistik dan distribusi.

Sementara itu, PNS yang terbukti memihak dan menjadi tim sukses beralasan bahwa itu dilakukan atas dasar loyalitas kepada atasannya. Ini terungkap dalam fakta persidangan yang menggugat KPU Riau di MK beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini Edy kembali menegaskan bahwa peraturan harus dipatuhi.

Ia menilai kebanyakan PNS menuruti kemauan atasannya karena takut nanti tidak ada jabatan atau “non-job”.

“Biasanya seperti itu, kalau tidak memihak pasangan yang kebetulan menang, akan ‘non-job’. Kemudian yang mendukung biasanya akan dapat jabatan. Itupun kalau calonnya menang,” katanya. (MI/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN