‘Indonesia Disadap Karena Pemerintah Sibuk Urus Kepentingan Sendiri’

Foto: sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia membuktikan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengah dan tidak fokus mengurus kepentingan negara dan keamanan nasional.

“Kalau Pemerintah mau belajar dari kasus Wikileaks, penyadapan oleh pihak mana pun mestinya sudah bisa direduksi, atau bahkan ditangkal,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo kepada Sayangi.com, Minggu (3/11/2013).

Selain itu, Bamsoet juga mengingatkan informasi yang muncul menjelang akhir 2010 silam yang  menyebutkan bahwa bahwa Wikileaks memiliki tidak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS yang mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya.

Oleh karena itu, sangat mengherankan ketika sejumlah pejabat pemerintah terkejut, marah, dan tidak senang dengan informasi mengenai penyadapan oleh Australia dan AS. Sebagian publik di dalam negeri justru terkejut dengan reaksi yang demikian.

“Pertanyaannya kemudian, pura-pura terkejut dan marah atau basa-basi sekadar diplomasi? Biasanya, dalam situasi seperti itu, kepura-puraan diperlukan untuk menutup malu karena sudah kecolongan,” katanya.
 
Menurut Bamsoet, kecolongan melalui modus penyadapan oleh AS dan Australia bisa terjadi, karena pemerintahan yang berkuasa tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan, termasuk pembicaraan atau komunikasi presiden dan pejabat tinggi lainnya.

“Pemerintahan (SBY) semuanya sibuk mengurus kepentingan masing-masing,” ujarnya.

Pemanfaatan Teknologi penyadapan yang dibeli dan didatangkan ke Indonesia menurutnya, tidak diprioritaskan untuk melindungi negara dengan segala kerahasiaannya. Pemerintah sibuk menyadap kegiatan atau aktivitas lawan-lawan politik.

“Ketika Lemsaneg harus berkonsentrasi penuh mengamati perkembangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam perang teknologi masa kini, organ negara yang satu ini malah disuruh-suruh sibuk bekerja untuk kepentingan pemilihan umum. Inilah bukti pemerintahan yang berkuasa tidak fokus pada aspek pertahanan nasional,” kata Bamsoet yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini. (MI)

Berita Terkait

BAGIKAN