Perludem: KPU Cenderung Masih Apa Maunya Sendiri

Foto: sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dalam mengambil kebijakan, KPU masih cenderung apa maunya sendiri.

Padahal mestinya kata dia, KPU harus bisa memastikan bahwa sistem pendataan sesuai dengan metode dan ketentuan Undang-Undang.

“Selama ini, KPU cenderung menggunakan metodenya sendiri,” kata Didik dalam konferensi pers di Bakoel Coffee, Cikini Raya, Jakarta, Minggu (3/11/2013).

Dalam mengumpulkan data, Didik menyarankan KPU agar melibatkan beberapa lembaga lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), data agregat penduduk kecamatan, data potensial pemilih pemilu, dan data pemilu terakhir.

Dalam acara ini, Perludem juga merilis term of referency (TOR) yang mengutip tentang temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang adanya jumlah 10,4 juta pemilih yang bermasalah. Ditemukan beberapa masalah misalnya masih ada nama siluman, alamat fiktif, nama dan alamat lengkap tapi tidak punya NIK, serta kecenderungan lainnya yang mengarah pada tidak serasinya DPT dengan data lain yang dijadikan sebagai rujukan.

“Lebih dari sekedar rekapitulasi DPT, segera harus dilakukan penyederhanaan jadwal rekrutmen KPU secara menyeluruh sampai tingkat bawah berikut jadwal pemilu yang harus segera ditetapkan. Dengan begitu, KPU bisa lebih cepat melaksanakan tugasnya,” tegasnya.

Mengenai temuan jutaan pemilih tanpa NIK, KPU sebelumnya sudah meminta agar Kemendagri bisa memberikan NIK kepada mereka. Namun Kemendagri menegaskan pemberian NIK terhadap jutaan pemilih yang didapat KPU dari proses pemutakhiran pemilih di lapangan  tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari. Pemberian NIK menurut Kemendagri, paling cepat bisa dilakukan 2 minggu dan paling lambat satu bulan. (MI)