Penggiat Lingkungan Harus Dibekali Wawasan Hukum

Foto: BBC

Depok, Sayangi.com – Para penggiat lingkungan hidup harusnya diberi wawasan lingkungan hidup terutama tentang Undang-undang Lingkungan agar mereka memahani proses hukum. Hal ini diungkapkan oleh Pembina Gerakan Ciliwung Bersih Erna Witoelar.

“Jangan sampai ketika kita melaporkan adanya perusakan lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung tapi tak berdampak apa-apa terhadap perusahaan yang melanggarnya,” kata Erna di Depok, Jumat (8/11).

Ia mengatakan sebelum melaporkan adanya perusakan lingkungan, masyarakat harus mempunyai bukti-bukti yang kuat dan apa saja yang telah menyebabkan rusaknya lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat setempat dan juga bagi ekosistem yang ada, sehingga laporan yang diajukan akan kuat secara hukum.

“Jangan sampai perusahaan yang kita laporkan bisa berkelit dan kita kalah,” ujarnya.

Untuk itu, kata mantan Direktur Eksekutif Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tersebut perlu pembekalan tentang legal kepada komunitas lingkungan agar paham mengenai atauran-aturan tentang lingkungan hidup.

Beberapa perumahan yang sempat mendapat teguran karena diduga melakukan perusakan lingkungan adalah Perumahan Taman Anyelir 3 dan Perumahan Acacia yang berada di lingkungan Grand Depok City. Kedua perumahan tersebut melakukan pengurukan tanah pada Sungai Ciliwung tersebut.

Erna mengatakan seharusanya dalam melkaukan pembangunan harus mempunyai wawasan lingkungan seperti yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan yang membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sungai setempat.

“Pembangunan restorasi sungai harus berwawasan lingkungan,” katanya.

Sementara itu mengenai penetapan Garis Sepadan Sungai (GSS) Erna mengatakan seharusnya masyarakat setempat dilibatkan agar penerapannya dapat diterima berbagai pihak.

“Pendapat masyarakat sekitar harus kita dengar. Penetapan GSS jangan hanya bagus secara teoritis tapi tidak realistis,” katanya.

Untuk itu kata dia pemerintah daerah, pemerintah pusat, penggiat lingkungan dan masyarakat setempat duduk bersama menentukan titik GSS.

Ia mengatakan penetapan GSS harus disepakati bersama dan jika ada pelanggaran maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.(ANT)