Anas: Ada Skenario Besar dari Sutradara yang Berkuasa

Foto: Sayangi.com/Opak

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi proyek komplek olahraga Hambalang, Anas Urbaningrum membantah pernah menerima dana Rp2,21 miliar dari perusahaan pengembang proyek tersebut, PT Adhi Karya, seperti yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK pada persidangan Deddy Kusdinar.

Dia menyebut bahwa tuduhan tersebut merupakan “skenario” yang dipenuhi berbagai fitnah dan telah diatur oleh “sutradara” yang memiliki kekuatan politik yang besar dan berkuasa.

“Tidak pernah. Dulu katanya (pernyataan KPK) saya terima Rp 100 miliar, kemudian berkurang lagi Rp 50 miliar, sekarang tinggal Rp 2,2 miliar. ‘Kemana dong yang lain?’,” kata Anas sebelum Kuliah “Membangun Budaya Demokrasi Di Dalam Partai Politik” di Jakarta, Jumat (8/11).

Tuduhan terhadap Anas yang menerima Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya dibacakan Jaksa Penuntut Umum di persidangan proyek Hambalang untuk tersangka Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar pada Kamis (7/11).

Menyikapi hal tersebut, Anas menyebut dakwaan jaksa sebagai sesuatu yang “imajiner”.

“(Dakwaan) menyangkut saya itu sifatnya imajiner, jadi tidak perlu ditanggapi serius-serius,” ujarnya.

Menurut Anas, dakwaan jaksa yang menyebut namanya merupakan “skenario” yang dipenuhi berbagai fitnah dan telah diatur oleh “sutradara” yang memiliki kekuatan politik yang besar dan berkuasa.

Anas juga mengatakan dirinya tidak pernah meminta mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin untuk melepaskan proyek Hambalang seperti yang mencuat pada persidangan Deddy Kusdinar.

“Pertemuan saja tidak ada, apalagi pembicaraan, apalagi permintaan. Tidak logis,” ucapnya.

“Artinya yang ingin saya katakan sumbernya adalah cerita karangan atau fitnah, dan fitnah itu dipercaya dan kemudian diorkestrasikan jelas tujuannya untuk apa. Ini bagian dari skenario politik,” ucapnya, menambahkan.

Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Hambalang pada Februari 2013 karena diduga menerima pemberian hadiah saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN