Pemerintah Dinilai Suka Menutup-Nutupi Angka Kemiskinan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan, Bursah Zarnubi mengkritik kinerja pemerintah. Apalagi kata dia, pemerintah sering terbiasa membohongi masyarakat terkait data-data tentang kemiskinan.

“Mengacu pada data PBB, kemiskinan di Indonesia melebihi 50 persen, pemerintah cenderung menutup-nutupi. Pemerintah justru mengklaim dengan mengajukan angka kemiskinan yang hanya 17 persen,” kata Bursah dalam sebuah diskusi yang digelar PKC PMII DKI Jakarta di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Menurut Bursah, pemerintah harus melakukan proyeksi bagi pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebab ia turut mengakomodir kepentingan sosial yang menyeluruh dan bisa diakses oleh setiap lapisan sosial masyarakat .

Keterbukaan pemerintah terhadap situasi ekonomi global dan pasar bebas kata Bursah, harus mampu diimbangi dengan formulasi negara dalam mengembangkan ekonomi alternatif yang dapat menunjang ekonomi masyarakat dengan modal yang terbatas.

“Indonesia harus diselamatkan dari dominasi modal para kapitalis dan pelaku ekonomi liberalis,” tegas Ketua Umum Partai Bintang Reformasi ini.

Progresivitas pemilik modal yang tidak terkontrol dan tidak dibarengi dengan penyeimbangan program pengembangan ekonomi kaum miskin, kata dia, dapat menyebabkan degradasi sosial ekonomi masyarakat yang akan mengakibatkan efek domino yang akan semakin menyulitkan.

Ia mencontohkan bagaimana agresifitas modal dan massifnya industri yang telah memasuki pedesaan hingga menjadikan masyarakat tidak lagi bekerja bagi produktifitas lahan ekonominya sendiri. Namun justru menjual alat produksinya dengan lebih memilih sebagai buruh untuk pemilik industri yang membeli tanah miliknya.

“Hal itu juga yang menyebabkan perkembangan migrasi ke kota semakin susah dibendung,” ujarnya. (MI)