Pertama di Sumatera, Pilkades di Musirawas Secara Elektronik

Foto: today.com

Musirawas, Sumsel, Sayangi.com – Musirawas merupakan kabupaten yang pertama menerapkan sistem E-voting pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Sumatera. Sebelumnya sistem elektronik yang menggunakan perangkat komputer ini digunakan di Jembrana, Bali dan Boyolali, Jawa Tengah.

Menurut Pejabat Humas Pemerintah Kabupaten Musirawas Edi Zainuri pada sabtu (12/9) ada tiga pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan digelar bulan November 2013 ini dan sudah mulai menerapkan sistem e-voting.

“Mudah-mudahan sistem itu akan terus digulirkan pada pilkades lainnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan dan biaya pelaksanaan pemilihan para kepala desa tersebut,” katanya.

Selain itu, menurut Edi Zainuri, program e-voting tersebut sudah saatnya diterapkan mengingat pendidikan masyarakat dan kualitas pesta demokrasi saat ini semakin meningkat.

Untuk pelaksanaan e-voting tersebut Pemkab Musirawas telah menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT).

Pihak pemkab juga telah membentuk tim teknis yang terdiri atas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi serta Humas Kabupaten Musirawas.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPMP) Kabupaten Musirawas Rudi Irawan Ishak mengatakan, ke depan program e-voting tersebut bisa dilakukan dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sistem ini pernah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasilnya sangat efektif, sebagaimana diungkapkan Kepala Program Pemilihan Umum (Pemilu) Elektronik Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Andrari Grahitandaru belum lama ini.

Pada amanat Undang-Undang Pemilu ada empat, yakni Pemilu Presiden, Legislatif, Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa.

Masing-masing punya payung hukum yang berbeda, dengan adanya uji materi pasal 88 tentang Pilkada, terkait contreng dan coblos, maka MK memperbolekan sistem atau menggunakan elektronik voting untuk Pilkada, asalkan memenuhi azas pemilihan bersih jujur dan adil, ujarnya.

Sistem e-Voting, selalu terbentur persoalan regulasi, karena adanya perbedaan payung hukum pada masing-masing tingkatan Pemilu.

Dalam setiap dialog nasional, pelaksanaan Pemilu dengan menggunakan e-Voting disarankan untuk diselenggarakan pada tingkatan Pilkades.

Karena Pilkades cukup menggunakan Peraturan Daerah, jadi tinggal bagaimana keinginan daerah yang bersangkutan, jelasnya. (VAL/ANT)