Endriartono: Lemsaneg Harus Lakukan Kontra Penyadapan

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyebut bahwa penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia terhadap Indonesia sudah tidak dapat ditolelir. Indonesia protes keras terhadap Amerika Serikat dan Australia. Atau lembaga sandi negara harus melakukan kontra penyadapan.

“Indonesia juga hendaknya menyampaikan catatan diplomatik kepada PBB agar membuat aturan internasional yang melarang suatu negara melakukan penyadapan kepada negara lainnya,” kata Endriartono Sutarto ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (9/11).

Indonesia harus berusaha bisa membuktikan benar atau tidaknya penyadapan tersebut. Untuk itu, Indonesia harus meminta Edwards Snowden menunjukkan bukti bahwa Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan.

“Pemerintah Indonesia harus berusaha keras meyakinkan Edwards Snowden untuk menunjukkan bukti atau indikasinya,” katanya.

Menurut Endriartono, informasi adanya penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia terbuka ke ruang publik dari pernyataan Edward Snowden yang dikutip beberapa harian terkemuka di Australia, pekan lalu.

Alumni AKABRI Darat tahun 1971 ini menilai, pernyataan Snowden tersebut cenderung benar karena hingga saat ini Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia tidak melakukan bantahan serta gugatan kepada Snowden.

Dari pernyataan Snowden, Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia dari kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

“Jika benar Amerika Serikat dan Australia melakukan penyadapan kepada Indonesia, ini sudah melanggar etika diplomasi internasional,” katanya.

Ia menjelaskan, kedutaan besar suatu negara di negara lainnya adalah perwakilan resmi negara yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan baik.

Menurut dia, jika kantor kedutaan besar digunakan sebagai tempat penyadapan ini sudah melanggar hubungan baik dan melanggar etika diplomasi internasional.

Ia menambahkan, etika diplomasi internasional tidak membolehkan suatu negara melakukan penyadapan terhadap negara yang lainnya, apalagi jika dilakukan oleh kalangan diplomatik.

Panglima TNI pada periode 2002-2006 ini menilai, wajar jika suatu negara berkeinginan untuk mendapatkan data dan informasi dari negara lainnya tapi melalui cara terbuka dan legal.

Seorang atase pertahanan di kedutaan besar, kata dia, memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi di negara tempatnya ditugaskan tapi harus dilakukan secara terbuka dan legal, seperti informasi dari pemberitaan media massa atau pembicaraan.

“Informasi itu tidak boleh dikumpulkan dari penyadapan.

Ketika ditanya apa upaya lain yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membuktikan penyadapan tersebut, Endriartono menjelaskan, Indonesia bisa melakukan kontra penyadapan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Menurut dia, hal ini sudah menjadi tugas lembaga sandi negara.(ANT)