Tuntut Kerugian, Keluarga Satpam Ditembak Brimob Surati Polda

Foto: istimewa

Jakarta – Sayangi.com – Pihak keluarga dari Bachrudin, satpam yang tewas ditembak anggota Brimob Mabes Polri di ruko Galaxi Seribu Cengkareng, Jakarta Barat Selasa (5/11), menyampaikan surat ke Polda Metro Jaya, Juamt (8/11). Melalui kuasa hukum Marlina, istri alm Bachrudin, surat tersebut dan disampaikan ke Polda.

“Kami sudah sampaikan suratnya, ini ada tanda terima dari staffnya. Suratnya berisi permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi untuk korban. Kami lampirkan juga surat kuasanya,” kata kuasa hukum keluarga alm Bachrudin, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Sabtu (9/11).

Dalam surat tersebut, pihak kuasa hukum mengajukan perlindungan hukum dalam rangka mendapatkan keadilan atas tewasnya korban.

Keadilan yang diminta, yakni pelaku tindak pidana penembakan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dapat hukuman setimpal tanpa ada rekayasa dan pemutarbalikan fakta.

“Ada statement dari kepolisian mengatakan pelaku sekedar menakut-nakuti dengan tidak ada maksud sengaja menembak, pelaku tidak sengaja menembak karena hendak menarik pelatuk pada ulir lubang peluru kosong di revolver. Dan revolver ulir lingkaran peluru dapat bergerak ke kanan dan kiri. Statement itu sangat prematur,” jelas Boyamin.

Menurutnya, statement tersebut haruslah didukung dengan hasil uji balistik atas pistol, selongsong dan anak peluru. Sehingga mengesankan mendahului penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Jakarta Barat, serta menimbulkan trauma bagi keluarga korban.

Boyamin menuturkan bahwa mengenai kerugian yang timbul terhadap keluarga korban karena peristiwa tersebut, pengacara mengajukan sejak awal proses penyidikan untuk penggabungan kerugian yang timbul ke dalam proses pidana.

“Jadi jika nanti tersangka divonis bersalah oleh pengadilan. Maka secara otomatis hukuman terdakwa termasuk ditambah membayar ganti kerugian pada keluarga korban. Nanti apabila tidak mampu membayar. Kerugian diganti dengan kurungan,” papar Boyamin.

Hal tersebut, kata Boyami, didasarkan pada Pasal 98-101 KUHP dimana mengatur kerugian korban dapat digabungkan dengan perkara persidangan pidananya sehingga dapat mempersingkat waktu daripada harus mengajukan gugatan perdata yang cukup lama waktunya. (GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN