GKR Hemas Bantah Pernyataan Yogyakarta Darurat Kekerasan

Foto: Antara

Yogyakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas membantah pernyataan beberapa elemen masyarakat, bahwa Yogyakarta keadaan darurat kekerasan.  

“Tidaklah, belum darurat. Itu karena Yogya disasar terus supaya tidak jadi kota yang aman,” kata Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas seusai menjadi pembicara dalam dialog “Mewujudkan Jogja Istimewa Tanpa Kekerasan” di Yogyakarta, Sabtu (9/11).

Sebelumnya, beberapa elemen masyarakat di Yogyakarta yang tergabung dalam Masyarakat Antikekerasan Yogyakarta (Makaryo) pada Kamis (7/11) mendeklarasikan “Jogja Darurat Kekerasan”. Deklarasi itu di antaranya menuntut diselesaikannya berbagai aksi kekerasan di daerah itu.

Menurut Hemas, pengangkatan isu Yogyakarta darurat kekerasan dapat dinilai sebagai upaya beberapa oknum untuk memunculkan kesan situasi tidak aman di Yogyakarta.

Sementara, ia juga tidak membenarkan adanya penilaian beberapa pihak bahwa eskalasi kekerasan yang terjadi di Yogyakarta saat ini cenderung semakin tinggi.

“Itu kan dibuat-buat oleh orang yang ingin mengacaukan Yogya saja,”katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Wakapolda DIY), Kombes Pol Ahmad Dofiri dalam kesempatan yang sama menanggapi adanya deklarasi Yogyakarta darurat kekerasan sebagai bentuk semangat upaya penindakan kekerasan.

“Kalau menurut saya itu kan bisa diterjemahkan positif sebagai semangat bahwa sekecil apapun kekerasan itu ya memang harus kita tindak. Tapi kalau situasi sesungguhnya kan tidak demikian, kalau sampai darurat kan artinya masyarakat tidak akan berani keluar rumah,”kata dia.

Menurut catatan Makaryo, jumlah kasus kekerasan yang terjadi DIY sejak 1996 hingga Oktober 2013 tercatat sebanyak 18 kasus namun hanya satu yang dapat terselesaikan, yaitu kasus Cebongan.

Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di DIY di antaranya, kasus meninggalnya wartawan Udin (1996), perusakan kantor Lembaga Ombudsman Swasta (2008), pembubaran Q Film Festival, pembubaran diskusi dan perusakan Kantor LKIS (2012), serta pembubaran diskusi dan penganiayaan Keluarga Eks Tapol 65 (2013). (ANT)