Astuti, Korban Trafficking Digaji Tak Seberapa

Foto : Sayangi.com/Doc

Bandarlampung, Sayangi.com – Ikatan Pemuda Pemudi Peduli Layanan Publik (IPPLP) Bandarlampung menyatakan sudah menelusuri proses pemberangkatan Astuti dan mengecek data di Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), termasuk melaporkannya kepada Wali Kota Bandarlampung Herman HN.

Ternyata nama Astuti tidak terdaftar, sehingga IPPLP menduga dia berangkat menjadi TKW ke Yordania melalui jalur tidak sah (ilegal).

IPLP lantas menelusuri pihak yang mengajak Astuti sehingga akhirnya berangkat ke Yordania, diperoleh fakta adanya L sebagai oknum yang diduga menjadi perantara mengurus keberangkatannya.

Menurut Febrianda, diduga Astuti telah menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Selain mengabarkan bekerja dalam kondisi mengalami siksaan dari majikannya, Astuti juga diduga tidak menerima gaji sebagaimana mestinya.

Ibunya, Siti Aminah mengaku tak punya biaya untuk menjemput Astuti ke Yordania, sehingga berharap pemerintah dapat membantu memulangkan Astuti kembali ke Lampung.

Lampung Pemasok TKI/TKW Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah sumber pengiriman TKI dan ke-6 yang terbesar (data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI) setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Banten.

Padahal pengiriman TKI/TKW merupakan salah satu modus terbanyak dalam kasus perdagangan orang.

Menurut Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Sely Fitriani, terdorong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya, Astuti akhirnya memilih bekerja di sektor informal dan terpaksa harus bekerja ke luar negeri sebagai tempat bekerja.

Harapannya, dia akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga bisa tercukupi.

Namun, ujar Sely lagi, tekad itu justru dimanfaatkan oleh para calo di sekitar tempat korban tinggal dengan membujuk dan mempengaruhi korban untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, tempat kerja yang enak serta majikan yang baik.

Kenyataan kondisi tingkat pendidikan yang rendah dan akses informasi yang tidak dimiliki oleh korban, menurut dia, memudahkan para calo memperdayai korbannya.

“Dengan modal utang, korban meninggalkan kampungnya tanpa tahu tujuan yang pasti dan akan bekerja sebagai apa. Korban pun dibawa ke tempat penampungan sementara dan sudah lintas provinsi (Tangerang),” ujarnya pula.

Di tempat tersebut, korban dibuatkan identitas palsu untuk pembuatan dokumen-dokumen keberangkatan. (MD/Ant)