Siti Zuhro: Mengapa Harus Terjadi Polemik SBY versus Jokowi?

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Mengapa harus ada polemik antara Presiden SBY dengan Gubernur DKI Joko Widodo tentang kemacetan di Jakarta? Pertama, antarjenjang pemerintahan (pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot) mestinya tak perlu terjadi benturan (dispute). Kedua, meskipun sejak 2001 Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, bukan berarti tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) pemerintah di atasnya untuk melakukan korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan) tidak ada atau ditiadakan.

Kontitusi jelas sekali menyebutkan, kewenangan pemerintah pusat sebagai penjaga kepentingan nasional dan bertugas untuk menata dan mengelola daerah. Hubungan hierarkis antarpemerintahan merupakan suatu hal yang niscaya dalam konteks negara kesatuan (unitary state). Penguatan provinsi tak lain dimaksudkan untuk menjaga kepentingan nasional mengingat rentang kendali (span of control) yang tak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat semuanya.

Polemik yang dimunculkan antara pimpinan nasional dan pimpinan provinsi menunjukkan absennya komunikasi, koordinasi, bimbingan/pendampingan dan pengawasan. Polemik tersebut tidak seharusnya terjadi kalau masing-masing jenjang memahami secara seksama tupoksi dan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Era desentralisasi dan otonomi daerah mestinya ditandai oleh kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dan antar daerah, bukan sebaliknya malah polemik, konflik antarjenjang pemerintahan yang semata-mata dipicu oleh konflik antar partai, di mana tarik-menarik kepentingan sangat dominan. Lebih-lebih lagi di tahun politik saat ini, kompetisi antar partai bukannya menonjolkan sisi positif masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, yang muncul saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab. “Perang” antarelit seperti ini menghambat proses konsolidasi dan tidak memberikan pencerahan/pendidikan politik yang bermanfaat bagi rakyat. Rakyat hanya disuguhi konflik antar elit politik, baik selama masa kampanye maupun pasca pemilu.

(Prof. R. Siti Zuhro adalah Profesor riset LIPI dan pakar ilmu politik. Tulisan ini dibuat dari hasil wawancara)