UU No 39/2004 Belum Mampu Lindungi TKI Perempuan

Foto : bawso.org.uk

Bandarlampung, Sayangi.com – Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Damar Sely Fitriani menilai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena aksi kekerasan dan tindakan yang merugikan TKI masih terus terjadi.

Dia juga menilai, lembaga-lembaga (BNP2TKI, lembaga pelatihan kerja, dll) yang dibentuk oleh UU 39 Tahun 2004 tidak mampu memberikan perlindungan kepada TKI.

Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak hal terkait dengan perlindungan TKI terutama yang di luar negeri, namun tidak berdampak pada pengurangan kasus-kasus yang dialami mereka.

Para TKI itu justru sangat rentan menjadi korban perdagangan orang, justru para korbannya dikirim secara resmi oleh perusahaan jasa pengerah tenaga kerja (PJTKI).

Menurut Sely, konstruksi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN juga memfasiltasi terjadinya perdagangan orang.

“Ada masalah besar dalam sistim manajemen migrasi tenaga kerja, yang disadari atau tidak itu telah memfasilitasi perdagangan orang karena UU No. 39 Tahun 2004 menempatkan dan memperlakukan TKI sebagai komoditas, didominasi urusan bisnis penempatan TKI dan condong lebih memilih pada kepentingan PJTKI,” ujarnya lagi.

Karena itu, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR bersama Ikatan Pemuda Pemudi Peduli Layanan Publik (IPPLP) dalam Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran mendesak Pemprov Lampung segera melakukan upaya yang sistematis dan sinergis antara Disnakertrans Provinsi Lampung, Kemenakertrans, BNP2TKI, Imigrasi, Kemenlu, Perwakilan Kedubes Indonesia di Yordania, dan berbagai pihak terkait lainnya, untuk mengambil langkah perlindungan, penanganan dan kepulangan korban Astuti dari Yordania sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap warganya sesuai dengan mandat undang-undang.

Demi perbaikan pelayanan dan perlindungan buruh migran Indonesia, jaringan itu mendesak Pemprov Lampung melalui Disnakertrans melakukan upaya mengubah paradigma dalam Revisi UU 39/2004 PPTKILN yang masih menjerat buruh migran Indonesia dalam perbudakan modern, dan mewujudkan kebijakan perlindungan buruh migran yang mengedepankan hak asasi manusia .

Mereka mendesak pemerintah harus mengambil alih pendidikan dan pelatihan yang krusial untuk buruh migran agar pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada buruh migran itu benar-benar berkualitas, sesuai kebutuhan, bukan menjadi ruang eksploitasi terhadap buruh migran seperti yang selama ini terjadi.

Pemerintah tidak lagi menyerahkan tanggung jawab yang krusial tersebut kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), ujar Sely.

Para pekerja rumah tangga migran selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.

PPTKIS, katanya, turut memiliki andil dalam melakukan kekerasan dan pelanggaran hak tersebut, sehingga untuk PRT migran itu, seluruh proses migrasi, dari perekrutan, pendidikan, keberangkatan hingga bekerja di negara tujuan, harus difasilitaasi oleh pemerintah, tidak lagi diserahkan kepada PPTKIS, termasuk untuk PRT Migran.

Pemerintah daerah melalui Disnakertrans juga harus melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan kantor cabang PPTKIS di daerah bersangkutan.

“Perlu penyelenggaraan pelayanan satu atap untuk kebutuhan pra-penempatan dan purna-migrasi buruh migran,” katanya lagi.

Pemerintah kelurahan/desa dapat diberi kewenangan dan berkomitmen dalam melakukan data migrasi di tingkat desa, termasuk memperkuat kerja sama lintas sektor dengan mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang.

Pihaknya juga minta Kepolisian Daerah Lampung melakukan penyidikan dan penyelidikan atas indikasi telah terjadi kasus perdagangan orang terhadap korban Astuti maupun korban TKI/TKW asal Lampung lainnya.

Sely juga mengingatkan agar Dinas Sosial Provinsi Lampung dapat melakukan pemberdayaan terhadap keluarga korban, dalam hal ini anak-anak korban sesuai mandat Konvensi PBB 1990 yang diratifikasi Indonesia pada 2012 untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (melalui UU No. 6 Tahun 2012).

“Saat ini, ketiga anak Astuti putus sekolah dan membutuhkan rehabilitasi sosial,” ujar Febrianda dari IPPLP pula.

Dia menegaskan, pemerintah harus bertanggungjawab, tidak bisa membiarkan begitu saja nasib warganya menjadi tersiksa di tempat bekerja mereka di luar negeri. (MD/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN