Kontras Kritik Polisi yang Hentikan Aksi Luwu

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik kepolisian yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam melakukan pengamanan demonstrasi pembentukan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

“Kapolres Luwu segera hentikan penggunaan senjata api dan kekuatan secara berlebihan lainnya,” kata Kepala Divisi Advokasi dan HAM Kontras Yati Andriyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (13/11).

Sebagaimana diberitakan, satu warga tewas akibat bentrokan yang terjadi di Kecamatan Walenrang Lamasin, Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan, sejak 11 November 2013.

Kericuhan tersebut terjadi setelah sebelumnya sekelompok massa melakukan upaya pemblokiran jalan trans Sulawesi selama dua hari sebagai bentuk tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Akibatnya, polisi setempat melakukan tindakan preventif, dengan dibantu aparat dari TNI dengan total 700 personel, membubarkan paksa aksi massa yang dilakukan oleh sedikitnya 2.000 orang tersebut.

“Penggunaan kekuatan berlebihan tersebut, diantaranya adalah penggunaan senjata api dan kekerasan lainnya dalam mengamankan aksi tersebut,” kata Yati.

Informasi yang diperoleh Kontras menyebutkan bahwa pengamanan aksi tersebut menurunkan dua Kompi Brimob, dengan jumlah sekitar 193 personil, dan dua Pleton anggota Polres Lutra dan Palopo, dengan jumlah sekitar 63 personil.

Kepolisian memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan aksi demonstrasi, ujar dia, tetapi penggunaan senjata api dalam pengamanan aksi tidak serta merta dapat dibenarkan.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman mengatakan keputusan membubarkan aksi unjuk rasa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpaksa diambil mengingat massa menutup jalan dan mengganggu kepentingan masyarakat luas.

“Arus lalu lintas terganggu, kegiatan masyarakat terganggu, ada orang yang mungkin mau ke rumah sakit, yang akan kirim sembako semua terganggu. Dari kondisi itulah kita harus bubarkan dan tidak boleh seperti itu. Kalau dengan cara damai kita kawal,” kata Kapolri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11).

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan sesuai prosedur petugas di lapangan. (MD/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN