Belum Ada Ketok Resmi Soal Buka-Tutup Investasi Asing

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah, Ph.D menyatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan resmi oleh Presiden terkait usulan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagaimana yang disampaikan sejumlah pihak akhir-akhir ini.

“Presiden sangat hati-hati dan mempertimbangkan banyak aspek untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Sektor Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal, yang di dalam lampirannya terdapat Daftar Negatif Investasi (DNI),” kata Prof. Firmanzah di Jakarta, Rabu (13/11) malam, seperti terbaca di laman Sekretariat Kabinet.

Firmanzah menegaskan, Presiden akan selalu mengedepankan kepentingan dan pelaku usaha nasional dalam mempertimbangkan sektor-sektor usaha yang tertutup, dibuka, atau diperluas kepada investor asing. “Kalau terdapat usulan revisi DNI akan dibahas dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku serta kepentingan nasional yang lebih luas dan strategis,” tambah Firmanzah.

Selain itu juga, menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, Presiden akan tetap mendorong pengusaha lokal dan BUMN untuk berperan lebih strategis dan luas dalam investasi dan pembangunan nasional. “Pertemuan Presiden dengan dunia usaha baik BUMN, Kadin, Apindo, dan Hipmi juga menegaskan keinginan kuat agar dunia usaha di Indonesia mampu mengambil peran lebih strategis dalam perekonomian nasional, regional, maupun internasional,” tandas Firmanzah.

Sebelum ini Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengemukakan, pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi draf revisi DNI di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), setelah dibahas di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menurut dia, dari hasil rapat sementara, lima bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi investor asing akan dibuka. Bidang usaha di bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan akan dibuka akses kepemilikan modal asingnya sampai 100 persen. Ini bukan pada asetnya, melainkan pada pengelolaanya.

Di bidang usaha lainnya adalah terminal darat dan terminal barang. Dari yang sebelumnya tertutup untuk investasi asing, kepemilikan modalnya akan dibuka sampai 49 persen. Sementara ada sekitar sepuluh bidang usaha yang selama ini telah dibuka aksesnya akan diperluas skalanya. Hal itu misalnya pariwisata alam, dari kepemilikan saham asing maksimal 49 persen menjadi maksimal 70 persen. Telekomunikasi jaringan tertutup dari 49 persen menjadi 65 persen. Farmasi dari 75 persen menjadi 85 persen. (MSR)

Berita Terkait

BAGIKAN