Patrialis: Kericuhan di MK Karena Ada Pihak yang Tak Siap Kalah

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com –  Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membantah anggapan bahwa kericuhan yang terjadi dalam sidang Mahkamah Konstitusi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK. Menurutnya, anarkisme massa yang baru pertama kali terjadi tersebut akibat ada sekelompok masyarakat yang tidak siap kalah.

“Saya luruskan bahwa ini bukan akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK, tapi karena perilaku sekelompok orang yang tidak siap kalah dalam pemilihan kepala daerah,” kata Patrialis dalam wawancara teleconference dengan Tvone, Kamis (14/11) petang.

Patrialis meminta semua pihak untuk menghindari statemen provokatif yang mengaitkan kejadian tersebut dengan penurunan wibawa MK. Pihaknya menyesalkan kejadian yang disebutnya sebagai penghinaan terhadap lembaga MK itu.

Patrialis menjelaskan posisi kasus yang terjadi menyangkut sengketa pemilukada Provinsi Maluku yang memicu kericuhan tersebut.

“Pemilukada ulang telah dilakukan oleh KPU Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur dan diawasi oleh Panwas pemilu. Hasilnya dilaporkan ke sini (MK, red). MK melihat hasil yang dilakukan KPU. Jadi MK mengukuhkan keputusan KPU,” jelas Patrialis

Sebelumnya, Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mengenai hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku dengan menetapkan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Amar Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Akil Mochtar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013.

Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi, Patrialis menjelaskan kebijakan modifikasi pengamanan internal MK yang baru dan harus dipatuhi oleh pengunjung sidang. Kebijakan tersebut antara lain: Pertama, semua orang yang akan masuk ke sidang MK akan dilihat kapasitasnya, pengerahan massa tidak diperbolehkan masuk. Kedua, semua perserta sidang tanpa terkecuali harus pakai name tag, jadi identitasnya tercatat. Ketiga, Aparat kepolisian akan ada di pintu masuk dalam setiap sidang pengambilan keputusan. Keempat, pengunujung sidang tidak boleh keluar masuk. (S2)