Pleno Rekapitulasi Pilkada Malut Berakhir Ricuh

Ternate, Sayangi.com – Pleno rekapitulasi hasil pilkada Maluku Utara (Malut), Kamis (14/11), berakhir ricuh setelah saksi pasangan Abdul Gani Kasuba/Muhammad Natsir Thaib (AGK/Manthab) dan Bawaslu Malut menolak hasil pleno rekapitulasi untuk delapan PPK bermasalah di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Ketua KPU Malut Muliadi Tutupoho saat mencabut skorsing dimulainya proses rekapitulasi penghitungan suara delapan PPK di Kabupaten Kepsul, anggota Bawaslu Aziz Kharie dan saksi pasangan AGK/Manthab menolak semua hasil rekapitulasi di delapan kecamatan tersebut.

Kronologis kericuhan itu bermula saat Ketua KPU Malut mensahkan pleno rekapitulasi untuk Kecamatan Sulabesi Barat disahkan, kemudian dilanjutkan dengan pencocokan data rekapitulasi di PPK Tobona, akhirnya saksi pasangan AGK/Manthab dan Bawaslu menolak, karena data form C1 yang dimiliki PPK tersebut diragukan kebenarannya, karena banyak terlihat dicoret dengan menggunakan penghapus.

Begitu pula, setelah form D1 dibuka, ternyata hasilnya tetap sama, sehingga KPU Malut memberi kesempatan kepada saksi kedua pasangan dan Panwaslu untuk mencocokkan data yang mereka miliki.

Namun, kesempatan yang diberikan oleh KPU Malut tersebut, ternyata saksi pasangan AGK-Manthab dan Panwascam tak mengantongi form C1 di tingkat desa, sehingga KPU Malut tetap bersikukuh untuk menggunakan data resmi milik PPK untuk diambil keputusan, meskipun mendapat tantangan dari Bawaslu maupun saksi pasangan AGK-Manthab.

Kami telah memberi kesempatan kepada kedua saksi pasangan calon dan Bawaslu, akan tetapi, dari hasil pleno tak ada satupun yang memberi data untuk dilakukan penyesuaian data hasil pleno PPK, kata Muliadi saat dihubungi usai menskorsing pleno rekapitulasi tersebut.

Muliadi mengklaim telah membuka kesempatan kepada semua saksi calon, tetapi tak ada maka digunakan data milik PPK di tingkat PPS, akhirnya KPU Malut akan melakukan penetapan sesuai dengan data resmi milik PPK.

“Sebenarnya kami inginkan ada sharing data antara milik kami di PPK dan saksi pasangan calon, karena KPU ini institusi resmi yang menyelenggarakan proses pilkada, tetapi saksi pasangan AGK-Manthab dan Panwaslu tak miliki data, maka KPU Malut tetap menggunakan data PPK untuk mengambil keputusan pleno nanti,” katanya.

Akan tetapi, karena semua saling mempertahankan argumennya, KPU Malut akhirnya menskorsing lanjutan pleno rekapitulasi delapan PPK di Kabupaten Kepsul yang dinilai bermasalah.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara pilkada Maluku Utara (Malut), putaran kedua yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Malut menunjukkan pasangan cagub/cawagub Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa (AHM/Doa) meraih suara terbanyak.

Data dari Sekretariat KPU Malut di Ternate, menyebutkan jumlah perolehan suara pasangan AHM/Doa pada seluruh kabupaten/kota mencapai 268.661 suara, sedangkan pasangan Abdul Gani Kasuba/Muhammad Natsir Thaib (AGK/Manthab) sebanyak 258.4554 suara atau selisih 10.207 suara untuk pasangan AHM/Doa.

Berita Terkait

BAGIKAN