Aset Pemprov Dilego Kemurahan, Negara Rugi Miliaran

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Skydafi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit investigasi terhadap penjualan aset milik negara oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Audit investigasi itu untuk mengatahui jumlah kerugian negara atas penjulaan aset selama ini,” kata Uchok Skydafi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/11). Menurut Uchok, bila audit dilakukan secara sampling, maka hasilnya tidak akan maksimal. Hasil audit secara sampling tak bisa dibawa ke ranah hukum. Bila audit investigasi diterapkan, penyelewengan anggaran bisa langsung diproses secara hukum.

Menurut Uchok, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam pengelolaan aset milik Pemprov DKI yang dijual PT Jakpro. Penjualan lahan yang tidak sesuai dengan amanat Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Karenanya, Fitra berharap BPK yang saat ini melakukan audit terhadap PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya Ancol bekerja profesional. Sebab berdasarkan analisis Fitra, kerugian negara atas penjualan aset bisa mencapai ratusan miliar rupiah. “Banyak aset yang dijual jauh dibawah harga pasar. Padahal dijual dengan harga pasar yang bisa mencapai tiga kali lipat dari NJOP juga banyak yang mau karena aset-aset itu berada di kawasan strategis,” tegas Uchok.

Berdasarkan akta berita acara RUPS Luar Biasa PT Jakpro nomor 147 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat oleh notaris Aulia Taufani sebagai pengganti Sutjipto  disebutkan, Jakpro telah menyetujui banyak pelepasan aset. Aset itu dilepaskan dengan cara pelepasan Hak Guna Bangunan (HGB) diatasa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sesuai nilai objek pajak tahun 2011.

Total seluruh luas lahan yang dilepas seluas 3,7 hektar yang terdiri dari 1 hektar milik PT Taman Harapan Indah, 1 hektar milik Jakpro dan 1,4 hektar rencana reklamasi. Sedangkan sisanya digunakan untuk land banking dan untuk pelunasan sebagian obligasi.

Di masa pemerintahan Jokowi-Basuki, Pada 20 Desember 2012 dibuat akta perjanjian pengikatan pelepasan hak guna bangunan di atas bidang tanah hak pengelolaan antara Jakpro dengan PT bina Men Mandiri Karya. Jakpro juga menjual lahannya di dua bidang, yakni seluas 5.588 meter persegi senilai Rp 46 miliar dan 4.364 meter persegi Rp 20 miliar atau total 9.952 m2 (Rp 66 miliar) yang berada di Penjaringan Jakarta Utara.

Dua bidang tanah itu juga bagian dari total luas lahan seluas 208.665 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No 1, Pluit. Lahan itu pada tahun 1994 tercantum atas nama Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. “Kami mempertanyakan luas lahan yang menjadi objek perjanjian yang dijual Jakpro 9.952 meter persegi,” papar Uchok.

Masih menurut Uchok, dalam RUPS Luar Biasa yang dihadiri oleh Kuasa Gubernur DKI Jakarta Hasan Hasan Basri Saleh (Asisten Perekonomian saat ini) disebutkan bahwa lahan yang dijual hanya 6.536 m2. Tetapi mengapa Jakpro menjual lahan milik Pemprov DKI hingga 9.952 m2.

Fasilitas umum, kata Uchok, juga turut dijual oleh Jakpro. Padahal fasilitas umum itu merupakan hak masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan Pluit. Kejanggalan lainnya adalah, diungkapkan Uchok, bahwa RUPS Luar Biasa menjual tanah dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Padahal lahan itu bisa terjual dengan harga pasar yang nilainya bisa tiga kali lipat dari harga NJOP.

Sementara Kepala BPK DKI Jakarta Blucer Rajagukguk saat dikonfirmasi wartawan berjanji akan melakukan audit secara mendalam di BUMD DKI. Hal itu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah kerugian Negara di manajemen BUMD tersebut.

“Sekarang lagi proses audit. Kami akan optimalkan penyelamatan uang negara agar tidak masuk ke kantong-kantong orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Blucer. (MSR)