Kapolri Diminta Hentikan Dugaan Jual Beli Kasus

Foto : Sayangi.com/Mard

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari, mendesak Kapolri Komjen Pol Sutarman untuk memberantas kebiasaan dugaan jual beli kasus di kepolisian seperti apa yang dijanjikannya saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

“Ada dugaan, soal jual beli kasus, terutama kasus yang sudah P21 tiba-tiba di SP3 atau dihentikan perkaranya tanpa alasan jelas, memang marak terjadi di penyidik kepolisian,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Eva Sundari Kusuma di Jakarta, Selasa (19/11).

Lebih lanjut Eva mengaku memiliki sejumlah data soal ini. Misalnya, tambah Eva, di Bandung, Jawa Barat ada sembilan kasus pengaduan buruh ke kepolisian, tetapi tidak ada satu pun yang lolos.

“Tidak ada satu pun dari sembilan kasus yang diproses di pengadilan yang dimenangkan oleh buruh,” kata Eva Di bidang kedokteran, kata Eva, sering terjadi malapraktek. Menurut data yang diperoleh, ada 265 kasus malapraktek yang hilang begitu saja. Ini terjadi karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah membuat MoU dengan kepolisian.

“Hanya ada satu kasus malapraktik yang lolos, dan itupun karena Kapolresnya lulusan S2 kesehatan,” kata Eva.

Di bidang perdagangan manusian (human trafficking), kata Eva, ada 50 kasus yang lenyap begitu saja.

“Kami minta Kapolri membuat skenario perbaikan sistem, sehingga semua kasus yang masuk ke penyidik kepolisian bisa dituntaskan dan tidak ada lagi jual beli kasus,” katanya.

Praktisi hukum, Petrus Selestinus lebih jauh mengatakan, praktik jual beli kasus itu sudah menjadi darah daging aparat kepolisian dan sulit diberantas.

Menurut Petrus siapapun Kapolrinya sulit melakukan ini, karena mereka pernah menjadi bagian dari sistem ini. Petrus yang sehari-hari berurusan dengan kasus di kepolisian mengatakan, modus jual beli kasus bermacam-macam. Satu berkas kasus saja tambahnya bisa bolak balik berkali-kali antara penyidik kepolisian dan JPU.

Di penyidikan, kata Petrus, ada menu yang bisa dipesan. Misalnya, seseorang yang sudah ditetapkan tersangka, bisa bisa dipesan dan dipangkas statusnya menjadi saksi. Atau mereka yang status sudah ditahan bisa diubah menjadi tidak ditahan, dari yang ditahan menjadi ditangguhkan penahanannya.

“Belum lagi modus dengan pengaturan pasal. Awalnya pasal dibuat sebanyak mungkin untuk menahan tersangka lebih lama. Ujung-ujungnya duit. Tawar-menawar pasal terjadi, dengan harga sekian pasal ini dihilangkan,” katanya.

Petrus mengatakan, jual beli pasal sudah menjadi rahasia umum dan sulit sekali diberantas. “Ini sudah menyangkut mental aparat polisi. Bahkan polisi yang masih muda pun diajarkan soal ini,” katanya.

Petrus juga tidak sepenuhnya menyalahkan polisi atas jual beli kasus. Masyarakat pencari keadilan juga terlibat dan punya andil dengan memesan penyidik mencari pasal yang bisa menjerat lawannya.

“Ini penyakit yang sudah berkarat. Mampukah Komisi III DPR RI membongkar praktik ini? Bisakah Kapolri Sutarman memberantas masalah ini,” tanya Petrus.

Anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Sudding mengatakan, Kapolri baru harus komit pada janjinya untuk memberantas berbagai praktik tidak terpuji di kepolisian.

“Polri harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pelayan masyarakat, yang mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya menyusahkan masyarakat,” katanya. (MD/Ant)