Kasus Bansos, Hakim Setyabudi Dituntut 16 Tahun Penjara

Foto : Antara

Bandung, Sayangi.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa penerima suap mantan hakim Setyabudi Tedjocahyono dengan hukuman penjara selama 16 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp400 juta subsider satu tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp400 juta rupiah subsider selama satu tahun dan kurangan supaya terdakwa tetap ditahan,” kata JPU dari KPK Risma Ansyori, di Ruang Utama Gedung Tipikor Bandung, Senin (25/11).

Risma menuturkan, ada beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pihaknya dalam memberikan putusan untuk memberikan tuntutan kepada terdakwa Setyabudi Tedjocahyono.

Hal yang memberatkan terdakwa, kata Risma, adalah perbuatan terdakwa selalu penegak hukum yang diberikan kepercayaan sebagai hakim, khususnya sebagai hakim tipikor telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia kepada lembaga perwakilan sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Hal yang kedua yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa juga telah mencorong institusi peradilan di MA yang sedang giat-giatnya sedang melakukan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan,” katanya.

Sementara itu, beberapa hal yang meringankan terdakwa, lanjut Risma, adalah terdakwa Setyabudi berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya.

“Kemudian terdakwa juga mengungkap pihak lain terkait dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa. Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum serta masih memiliki tanggungan keluarga,” katanya.

Ia mengatakan, dalam perkara ini, terdakwa Setyabudi didakwa dengan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, hakim Setyabudi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai oleh Nur Hakim memberikan waktu selama satu pekan lebih kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan pledoi/pembelaan.

“Dengan demikian, kami memutuskan persidangan akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 3 Desember 2013 untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan,” kata Nur Hakim. (MD/Ant)

 

Berita Terkait

BAGIKAN