Kurangi Backlog, Boediono: Rumah Jangan Jadi Obyek Investasi

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono mengatakan, angka backlog rumah yang diperkirakan akan mencapai 15 juta unit hanya dapat dikendalikan lewat pengendalian serius terhadap tingkat permintaan (kebutuhan). Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan pengusaha real estate untuk sama-sama mengatasi hal tersebut.

“Perbedaan yang besar antara kebutuhan (permintaan) dan penawaran memunculkan backlog yang besar. Pemerintah dan Real Estate Indoensia perlu sama-sama menyikapi hal ini,” tuturnya sebelum membuka Musyawarah Nasional REI di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (25/11). Upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang sudah mencapai 15 juta unit pada 2013 akan semakin sulit bila unit-unit rumah rakyat diambil oleh mereka yang tidak menghuni, melainkan berinvestasi. Wakil Presiden (Wapres) Boediono berpendapat harus ada upaya mengatur hal ini agar jeda antara kebutuhan dan penyediaannya tidak semakin tinggi.

Boediono menyatakan, terdapat dua elemen permintaan/kebutuhan yang ada dalam bisnis real estate di Indonesia saat ini. Elemen pertama yaitu pembelian rumah dengan tujuan untuk ditempati. Yang kedua adalah pembelian rumah dengan tujuan investasi. Menurut dia, angka pembelian rumah dengan tujuan investasi ini perlu ditekan agar bisa menahan tingkat kebutuhan dan permintaan yang nantinya akan berdampak pada pengurangan backlog yang ada. Untuk itu, lanjut dia, ini butuh komitmen bersama para pengusaha yang tergabung dalam REI dan Pemerintah.

“Kita perlu menekan angka permintaan dengan cara mengendalikan elemen yang membeli rumah untuk kepentingan investasi. Ini membutuhkan komitmen bersama antara REI dan Pemerintah ke depannya,” kata Boediono.

Mantan Gubernur Bank Indoensia ini juga menyatakan, dibutuhkan kebijakan yang dapat mengendalikan angka permintaan dari sisi elemen kedua itu. “Kita membutuhkan policy untuk mengendalikan angka permintaan dari sisi elemen yang kedua itu,” pungkasnya. Wapres menyarankan agar bentuk kebijakannya mungkin bukan larangan, tapi lebih pada sistem insentif. “Capital gain boleh, tapi jumlahnya tidak dominan. Rasionya harus pas. Ini tugas moral kita,” tuturnya. (MSR)

Berita Terkait

BAGIKAN