Bangkok Bergolak, PM Thailand Umumkan UU Keamanan Khusus

Bangkok, Sayangi.Com– Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, pada hari Senin (25/11) mengumumkan penggunaan undang-undang keamanan khusus untuk mengatasi para pengunjuk rasa.

UU Keamanan Dalam Negeri itu memungkinkan pihak berwenang menerapkan jam malam, mendirikan pos pemeriksaan, dan membatasi pergerakan pengunjuk rasa.

Ratusan ribu  pengunjuk rasa di Bangkok pada hari Minggu dan Senin menuntut agar Perdana Menteri Yingluck mundur dan menuduhnya sebagai boneka dari abangnya, Thaksin Shinawatra, yang digulingkan militer tahun 2006. Di pihak lain, puluhan ribu pengunjuk rasa pro Pemerintah  juga turun ke jalan sehingga membuat Kota Bangkok nyaris lumpuh oleh unjuk rasa dua kubu tersebut.

Unjuk rasa yang direncanakan masih akan berlangsung pada Selasa (26/11) hari ini, dipicu oleh upaya pemerintah meloloskan undang-undang amnesti politik, yang memungkinkan Thaksin kembali dari pengusingannya tanpa diadili.

RUU Amnesti yang sebelumnya sudah disetujui oleh Majelis Rendah atau Parlemen Thailand itu, ditolak oleh Senat sehingga tidak dapat disahkan menjadi undang-undang. Meski ditolak oleh Senat, RUU itu masih memiliki peluang untuk diajukan ke raja.

Wartawan BBC, Jonathan Head, di Bangkok melaporkan para pengunjuk rasa menduduki Kementerian Keuangan karena dianggap menyalahgunakan anggaran negara.

Pengunjuk rasa juga menerobos ke Kementerian Luar Negeri dan kantor hubungan masyarakat pemerintah.

PM Yingluck mengatakan tidak akan membiarkan terulangnya kekerasan yang menyebabkan puluhan orang tewas ketika tentara membubarkan pengunjuk rasa pro-Thaksin pada tahun 2010.

“Dinas Keamanan Nasional kini mengamati unjuk rasa dan kami akan mencoba menangani pengunjuk rasa tanpa kekerasan,” tegasnya dalam siaran TV nasional. (BBCIndonesia/AFP)