Sibuknya Kas Negara Menjelang Tutup Tahun

Ilustrasi foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Guna menjamin pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran tagihan kepada negara, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan khusus mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2013 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 18 November 2013, seperti diberitakan di laman Sekretariat Kabinet (Setkab).

Pasal 2 PMK itu menyebutkan, penerimaan negara yang diterima mulai 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan, dilimpahkan ke rekening SUBRKUN/RKUN (Rekening Kas Umum Negara) pada Bank Indonesia paling lambat pukul 17.30 waktu setempat pada hari kerja berkenaan.

Khusus penerimaan negara berupa penerimaan PBB yang diterima mulai 6 (enam) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran oleh Bank Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya, menurut PMK ini, dilimpahkan ke rekening Bank Operasional III paling lambat pukul 16.30 waktu setempat pada hari kerja berkenaan.

Selanjutnya, penerimaan negara yang diterima Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat pada Hari Kerja Terakhir sampai dengan 31 Desember pukul 24.00 dibukukan sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan.

Sementara itu, menyangkut pengeluaran negara, pasal 7 PMK ini menyebutkan, permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100%, harus dilampiri asli jaminan. “Jaminan sebagaimana dimaksud minilai sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan,” bunyi Pasal 7 Ayat (2) PMK itu.

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, menurut PMK ini, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berwenang mengajukan klaim pencairan Jaminan untuk untung Kas Negara.

“Besarnya klaim sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, ditambah sanksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku,” bunyi Pasal 7 Ayat (4) PMK Nomor 163/PMK.05/2013 ini.

PMK ini juga menegaskan, bahwa untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun anggaran berikutnya (2014), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mengajukan SPM-LS Gaji ke KPPN paling lambat pada tanggal 10 Desember. Selanjutnya, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam rangka pembayaran gaji sebagaimana dimaksud tertanggal hari kerja pertama tahun anggaran berikutnya (2014).

“Pembayaran honorarium bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” bunyi Pasal 10 Ayat (1) PMK itu. Sementara pembayaran uang makan dan uang pembur Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan ini juga dengan uang persediaan. (MSR)