Polisi Amankan Konjen Australia di Denpasar

Foto : Antara

Denpasar, Sayangi.com – Kepolisian Resor Kota Denpasar memperketat pengamanan kantor Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali, terkait ketegangan hubungan diplomatik akibat penyadapan telepon beberapa petinggi pemerintah Indonesia oleh intelijen Negeri Kanguru.

“Kami lakukan pengamanan secara terbuka maupun tertutup. Penambahan personel akan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Polresta Denpasar, Ajun Komisaris Ida Bagus Made Sarjana di Denpasar, Selasa (26/11).

Menurut dia, pengamanan dilaksanakan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Denpasar Timur yang juga didukung Satuan Brimob dan Sabhara Polda Bali.

Namun ia enggan menyebutkan jumlah personel yang dilibatkan untuk kegiatan pengamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Pihaknya juga tidak menyebutkan batas waktu penambahan personel yang disiagakan di sekitar kantor perwakilan negeri kanguru itu.

Antara melaporkan, kantor perwakilan Australia di Jalan Tantular, Renon, Denpasar, dijaga oleh sejumlah polisi dengan menggunakan dua kendaraan patroli dari Polsek Denpasar Timur.

Sedangkan aktivitas pengurusan dokumen administrasi bagi warga negara Australia masih tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal berkunjung.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sebelumnya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penjagaan kantor perwakilan Australia yang ada di seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Sutarmman saat memberikan pengarahan di Mapolda Bali pada Jumat (22/11) menyatakan memberikan jaminan keamanan kepada turis maupun kantor perwakilan Australia di Tanah Air.

Meski demikian, Pemerintah Australia tetap mengeluarkan imbauan agar warganya berhati-hati berkunjung ke Indonesia setelah marak aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, memprotes aksi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, serta sejumlah pejabat negara lainnya. (MD/Ant)