98 RW Kumuh di Jakut Akan Diberi Bantuan Dana

Foto : beritajakarta.com

Cilincing, Sayangi.com – Dari 432 RW yang tersebar di 6 kecamatan di Jakarta Utara, 98 di antaranya tergolong kumuh. Untuk memberdayakan warga di RW kumuh tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menggulirkan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) yang nantinya akan digunakan untuk membantu usaha warga setempat.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyakat Kelurahan dan Perempuan (KPMKP) Jakarta Utara, Irene menyebutkan, dari jumlah RW kumuh itu terbanyak di Kecamatan Cilincing dan Penjaringan. “Tahun ini kita berharap dapat turun sebanyak 50 persen, selanjutnya 2014 menjadi 25 persen hingga 2015 mendatang tidak lagi terdapat RW kumuh di Jakarta Utara,” ujarnya, Selasa (26/11).

Menurutnya, pemberantasan RW kumuh selama ini sudah diupayakan melalui PEMK yang ada di setiap kelurahan, yakni berupa kegiatan seperti bina lingkungan yang membangun fasilitas fisik di lingkungan RW, hingga bina sosial yang menyelenggarakan pendidikan dan keterampilan kepada warga.

“Tahun ini Jakarta Utara anggarannya sebesar Rp 6 miliar. Pendistribusiannya berdasarkan skala prioritas, RW kumuh diutamakan mendapat alokasi,” tegasnya.

Sementara itu, PLh Kabid Bina Kemasyarakatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Poltak mengatakan, pada tahun 2013 ini, anggaran PEMK Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 119 miliar. Anggaran tersebut akan didistribusikan ke seluruh kelurahan di DKI Jakarta.

“Setiap kelurahan berkisar antara Rp 190-200 juta. Besarannya tergantung pengajuan yang mereka sampaikan berdasar kebutuhan di wilayahnya,” katanya.

Penggunaan anggaran PEMK sendiri menurutnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik maupun non fisik. “Pembangunan fisik, bisa untuk membangun atau memperbaiki gorong-gorong, melakukan penghijauan dan sebagainya. Sedangkan yang non fisik bentuknya bisa pelatihan keterampilan seperti kursus menjahit,” paparnya.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan dana hibah yang diberikan pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena diharapkan, dengan program tersebut selain dapat meningkatkan kualitas lingkungan, juga dapat menjadi program penanganan kemiskinan. (MD/bj)

Berita Terkait

BAGIKAN